SBY: Birokrasi Buruk Jadi Bom Waktu Pemerintah

Reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya tuntas membuat korupsi masih merajalela di negeri ini. Banyak pejabat pemerintah yang tersangkut kasus hukum. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap reformasi birokrasi menjadi agenda utama menuju pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Menurut SBY, banyaknya masalah dalam birokrasi akan menjadi bom yang siap meledak sewaktu-waktu bagi pemerintahan. "Banyak birokrasi kita yang menyimpan bom waktu. Karena masalah tidak diselesaikan secara tuntas, suatu saat bisa meledak," kata SBY dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (12/5).

SBY menyatakan, pelayanan pub­lik belum sepenuhnya berjalan baik. Ada birokrasi yang masih terkontaminasi kepentingan politik.

Presiden menuturkan belum puas dengan kondisi birokrasi saat ini. "Sering saya berseloroh, masih banyak yang belum beres di negeri ini," papar dia.

SBY menjelaskan, meskipun saat ini baik, pertumbuhan ekonomi lebih maksimal jika birokrasi juga tertata. Menurut dia, birokrasi seharusnya memiliki kemampuan yang cukup di pusat dan daerah. Kapabilitas tersebut menyangkut pelaksanaan program serta penggunaan anggaran dan sumber daya yang efektif dan efisien. Terlebih, pada tahun-tahun mendatang volume APBN bisa mencapai Rp 1.500 triliun per tahun. "Itu jumlah yang sangat besar," jelas SBY.

Karena itu, lanjut dia, program yang dijalankan oleh birokrasi pusat dan daerah harus tepat. Ke­uangan negara yang dikelola harus dimanfaatkan secara optimal.

Korupsi dalam birokrasi telah menyeret banyak pejabat publik dalam kasus-kasus hukum. Lebih dari seratus pejabat sudah diizinkan oleh presiden untuk diperiksa aparat penegak hukum.

"Saya pikir, sudah cukup seratus. Ternyata, saya hitung lagi, sudah lebih dari 150 pejabat. Itu bukan prestasi dalam arti sesuatu yang patut kita syukuri. Kita prihatin karena masih saja ada kasus-kasus seperti itu," ucap SBY.

SBY menambahkan, karena masih maraknya korupsi, banyak program yang capaiannya tidak maksimal. "Dunia usaha yang seharusnya berkembang baik agar ekonomi di daerah tumbuh dan lapangan kerja tercipta sering tidak jalan karena urusan perizin­an dan lainnya yang sering berbelit, sulit, dan tidak mudah," terang presiden. (sof/c11/ari)
 
Sumber: Jawa Pos, 13 Mei 2010