Persoalan hukum dan ekonomi menjadi problem bangsa Indonesia yang tak beranjak baik, berputar-putar di tempat. Mulai era Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, desakan masyarakat atas pentingnya negara mengatasi kedua masalah itu tidak dijawab dengan tindakan yang memuaskan.

Merunut jajak pendapat Litbang Kompas, pemberantasan korupsi adalah agenda yang paling banyak disorot, di samping agenda lain di bidang perekonomian, politik, dan keamanan. Pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tahun (1999-2002), penegakan hukum, terutama memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sudah menjadi agenda kerja yang dalam pandangan publik harus diprioritaskan.

Tuntutan itu tidak terlepas dari semangat pascareformasi yang pada masa itu sangat berambisi mengusut praktik KKN pemerintahan sebelumnya. Namun jauh panggang dari api, praktik korupsi yang melibatkan struktur pemerintahan lama, keluarga, dan kerabat Soeharto tidak jua terbongkar. Padahal, Ketetapan MPR Nomor XI/1998 sebetulnya bisa menjadi payung hukum yang efektif untuk memberantas KKN.

Setali tiga uang, pemerintahan Megawati (2002-2004) juga tidak mampu memangkas lingkaran setan korupsi. Sejumlah kasus korupsi mendera, antara lain penyimpangan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BI) yang melibatkan sejumlah pejabat BI tahun 2003. Kasus ini ditengarai merugikan negara sedikitnya Rp 30 triliun.

Memasuki masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, korupsi masih menjadi persoalan. Korupsi merupakan persoalan utama bangsa dalam lima tahun terakhir.

Menurut mayoritas responden, merebaknya kasus korupsi saat ini harus diiringi dengan konsistensi dan keseriusan aparat dalam mengusut kasus korupsi kakap. Kasus Gayus HP Tambunan, misalnya, adalah salah satu ujian penting bagi penegakan hukum. Pada awal tahun 2011, Presiden Yudhoyono mengeluarkan instruksi presiden tentang pemberantasan mafia hukum yang diharapkan mampu menggerakkan sinergi berbagai pihak untuk menggulung praktik mafia hukum dan perpajakan. Komisi Pemberantasan Korupsi pun turun tangan. Akan tetapi, hingga saat ini ujung dari penuntasannya belum menampakkan tanda yang jelas. Padahal, sebelumnya kasus Century juga belum jelas ujung pangkalnya. Tidak mengherankan, sebanyak empat dari lima responden mengaku tidak puas dengan upaya penanganan korupsi.

Problem korupsi cenderung makin kuat menggeser persoalan ekonomi. Pada masa awal pemerintahan Yudhoyono (2004-2009), survei opini publik menunjukkan kecenderungan harapan yang lebih tinggi pada prioritas penyejahteraan rakyat daripada upaya penanganan korupsi. Tuntutan ini tak terlepas dari kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak hingga rata-rata 29 persen pada Mei 2005.

Besarnya perhatian publik pada persoalan ekonomi juga terlihat pada periode kepemimpinan Megawati. (Indah Surya Wardhani/Litbang Kompas)
Sumber: Kompas, 11 April 2011