(Jakarta-antikorupsi.org) Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memvalidasi secara teliti dan menyeluruh atas informasi yang disampaikan publik. Pansel seharusnya mengkroscek kebenaran informasi dari masyarakat, baik informasi negatif maupun positif.

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, seharusnya pansel telah mempersiapkan sumberdaya manusia yang independen, yang mampu turun ke lapangan untuk melacak semua informasi yang disampaikan masyarakat. Bukan hanya informasi yang datang dari publik melainkan informasi yang diberikan oleh kepolisian dan Badan Intelejen Negara (BIN) atau lembaga lain yang relevan.

Maka, jika pansel cukup mempercayai semua informasi yang masuk tanpa melakukan seleksi informasi dan konfirmasi, maka akan ada kesan bahwa pansel menerima kepentingan pesanan atau titipan melalui pesan yang disampaikan publik tersebut. Oleh sebab itu ICW sebagai bagian masyarakat sipil akan membantu lembaga antirasuah tersebut untuk melakukan penelusuran informasi rekam jejak, sehingga akan mendapatkan pimpinan KPK yang sesuai dengan harapan masyarakat yang pro dengan gerakan antikorupsi.

Pertanyaan krusial yang harus dijawab misalnya, seperti pernahkah kandidat terlibat kasus korupsi? Apa latar belakang pekerjaan kandidat? Siapa saja yang termasuk keluarga calon? Bagaimana latar belakang pendidikan dan kehidupannya? Pernahkah kandidat menyuarakan sikap yang bernada menyerang KPK? Pernahkah calon pimpinan KPK ini menjadi pengacara dalam kasus korupsi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kira-kira akan dijawab dari proses penelusuran rekam jejak calon pimpinan KPK yang sudah lolos seleksi administrasi saat ini.

Hasilnya nanti akan diserahkan kepada pansel KPK, presiden, dan Komisi III DPR dalam proses fit and proper test.

Penelusuran rekam jejak calon pimpinan KPK ini penting dilakukan. Karena kita akan mencari pimpinan KPK yang memiliki independensi dan memiliki keberanian dalam menangkap koruptor kelas kakap. Pimpinan KPK yang punya nyali untuk menangkap pelaku korupsi, yang kemungkinan berasal dari elit politik, elit penegak hukum, dan konglomerat hitam.

Pimpinan KPK juga harus memiliki stamina yang panjang dalam membongkar kasus korupsi sampai akhir masa jabatannya. Oleh karena itu pimpinan KPK ke depan harus memiliki leadership yang baik terutama dalam meningkatkan kerja dan kinerja internal KPK.

Hal ini dinilai penting, karena beberapa saat belakangan ini KPK seringkali mendapatkan serangan bertubi-tubi ketika melakukan pembongkaran kasus korupsi. Serangan itu bisa berupa gigatan praperadilan, juga bisa kriminalisasi terhadap pimpinan, penyidik, sampai pada karyawan KPK serta para pendukungnya.

Oleh karena itu, pansel KPK harus berhati-hati dalam mengeksekusi dan menggunakan informasi yang diterima dari masyarakat dan lembaga lain.