Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengaku dana safari Ramadan selama 10 hari di 30 kota/kabupaten di Jawa sebesar Rp 400 juta berasal dari kantong pribadi dan hasil iuran anggota legislatif. Kami tak menggunakan anggaran negara, kata Agung Laksono di Pondok Pesantren Zaenul Hasan, Probolinggo, Jawa Timur, akhir pekan lalu.

Agung mengaku menggunakan satu bus sekretariat DPR. Namun, bus pinjaman itu memakai bahan bakar yang dibeli dengan uang sendiri. Anggota saja boleh pinjam, kok, ketuanya tidak boleh, katanya. Meskipun ke daerah sebagai Wakil Ketua Umum Golkar, kata Agung, dia mengaku tak bisa memisahkannya dari jabatan sebagai Ketua DPR.

Selama safari, kata Agung, ia mengunjungi lembaga pendidikan dan pondok pesantren. Tujuannya menyerap aspirasi dan keluhan tentang kinerja DPR dan pemerintah. Dalam kunjungan ke daerah ini, Agung menyerahkan bantuan dana rehabilitasi ke sejumlah sekolah. Dana bantuan itu, kata dia, berasal dari anggaran Departemen Pendidikan Nasional yang dititipkan melalui anggota Komisi Pendidikan.

Dalam kunjungan itu, Agung menyerahkan empat voucher. Satu voucher Rp 200 juta diberikan ke sekolah dasar di Yogyakarta, voucher Rp 150 juta diberikan ke sekolah menengah atas di Jawa Barat, dan dua voucher Rp 55 juta diberikan ke dua sekolah menengah pertama di Jawa Timur. Agung berharap penitipan voucher tak dipersoalkan karena hanya ada perbedaan pada yang menyampaikannya. Yang penting sasarannya tepat.

Selasa pekan lalu, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Alvin Lie, mengajukan interupsi di Sidang Paripurna DPR. Dia meminta kejelasan soal status kunjungan Agung: selaku anggota legislatif atau pengurus partai. Alvin minta Agung transparan.

Anggota legislatif Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, mengatakan sumbangan ke daerah merupakan hasil partisipasi anggota legislatif. Agung, kata Yuddy, menyumbang paling besar, Rp 10 juta per lokasi. Total biaya Rp 400 juta, kata Yuddy, itu di luar hotel dan makan. Untuk bayar pesawat, saya pakai duit sendiri.

Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR Anwar Arifin menyatakan Departemen Pendidikan biasa menyalurkan bantuan ke sekolah lewat anggota legislatif. Jadi, kata dia, wajar apabila pemerintah menyalurkan bantuan lewat Ketua DPR Agung Laksono. Departemen Pendidikan, kata dia, kesulitan mendata dan menjangkau sekolah di daerah terpencil. Anggota legislatif dinilai lebih tahu daerah mana yang perlu dibantu. BIBIN B | FANNY F | AQIDA S

Sumber: Koran Tempo, 16 Oktober 2006