Agenda ke Mesir tak jelas.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, surat izin studi banding anggota Badan Urusan Rumah Tangga ke Mesir terpaksa hanya diteken olehnya dan Wakil Ketua Zaenal Ma'arif. Kondisinya saat itu darurat. Saya harus pergi (ke Cina pada 7 Desember), katanya di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.

Namun, Agung menilai, persetujuan hanya dari sebagian pemimpin DPR adalah hal biasa. Yang penting, harus ada izin dari wakil ketua parlemen yang membidangi alat kelengkapan DPR yang akan ke luar negeri dan izin dari Ketua DPR.

Sebanyak 15 anggota dan dua staf Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Jumat (16/12) pagi, bertolak ke Kairo, Mesir, menumpang Qatar Airways. Dalam kunjungan selama tujuh hari itu, mereka juga mengunjungi Dubai, Uni Emirat Arab. Tapi belum jelas tujuan kepergian mereka sehingga memunculkan kritik dari publik.

Agung menjelaskan, hasil rapat pemimpin DPR rapat pada 30 November meminta Badan Urusan Rumah Tangga mencari negara tujuan lain. Menurut Zaenal, Mesir dianggap kurang tepat menjadi rujukan DPR. Kami sarankan ke Selandia Baru atau Vietnam, ujar Zaenal.

Namun, pada hari keberangkatan Zaenal ke Arab Saudi pada 7 Desember, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Roestanto Wahidi menemuinya. Roestanto meminta diizinkan ke Mesir karena parlemen Mesir sudah menunggu. Maka, kata Zaenal, izin terbit pada hari itu juga.

Permohonan kunjungan ke Mesir sudah diajukan pada awal 2005, tapi ditolak karena diributkan oleh masyarakat. Tapi sekarang parlemen Mesir siap menerima, Jadi tak enak kalau tak datang.

Politikus Partai Bintang Reformasi itu mengaku heran lantaran pemimpin DPR dan sekretariat jenderal tak tahu tepatnya tujuan mereka ke Mesir. Padahal dua lembaga itu yang berwenang mengizinkan dan mengurus kunjungan anggota. Aneh memang, kata Zaenal.

Menurut Kepala Subbagian Rapat Badan Urusan Rumah Tangga Adriansyah, Kepala Bagian Cholida Indryana membawa agenda dan daftar nama peserta ke Mesir. Pak Agung, Pak Zaenal, dan Wakil Sekretaris Jenderal I Gusti Ayu Darsini sampai kebingungan menanyakan jadwal ke Mesir, tuturnya.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Abdillah Toha memastikan, Djoko Edhi Abdurrahman, salah satu peserta kunjungan, tak lagi anggota Badan Urusan Rumah Tangga sejak 6 Desember. Maka fraksi akan merekomendasikan sanksi tindakan indisipliner kepada partai. Bahkan, kata Sekretaris Jenderal PAN Zulkifli Hassan, pengurus pusat mempertimbangkan me-recall Djoko.

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun meminta masyarakat melaporkan kepergian anggota Dewan ke luar negeri. Ini aduan masyarakat bahwa DPR tak transparan, katanya. YOPHIANDI KURNIAWAN | PRAMONO

Sumber: koran tempo, 20 Desember 2005