"Semua sayembara dilakukan BURT," kata Sekjen DPR Nining Indra Saleh.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menilai terlalu mahal anggaran Rp 1,1 triliun untuk pembangunan gedung baru lembaga legislatif. Pada periode kepemimpinannya, sayembara desain tak sempat terwujud. "Sayembara desain baru secara umum, bukan detailnya, dan tak sempat terwujud karena waktunya tidak cukup," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu kemarin.

Ketua Dewan periode 2004-2009 ini tak menampik soal kebutuhan gedung baru. Rencana pembangunan gedung didasarkan pada kebutuhan ruangan anggota Dewan yang sudah tak mencukupi. "Dulu satu ruangan satu orang, sekarang ada staf ahli. Kebutuhan bangun semakin mendesak," ujarnya.

Ia mengaku kaget dengan biaya pembangunan gedung baru. Walaupun begitu, ia mengaku sudah terbentuk tim perencana yang bertugas membuat grand design. "Saya terkejut, apa perlu sampai seperti itu. Perlu disederhanakan, jangan sampai segitu," katanya di kantor Kementerian.

Rencana pembangunan gedung baru menuai pro-kontra. Bahkan mantan anggota Tim Peningkatan Kinerja Dewan mengaku tak pernah mengusulkan pembangunan gedung baru. Mereka adalah mantan anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional, Alvin Lie; Eva Kusuma Sundari dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Darul Siska dari Golkar; dan Junisab Akbar dari Partai Bintang Reformasi.

Mantan legislator itu justru menuding pembangunan gedung baru sebagai permainan Sekretaris Jenderal DPR Nini Indra Saleh. Namun kemarin Nining membantah pernyataan itu.

Nining menegaskan desain gedung baru telah melalui sayembara yang dilaksanakan Badan urusan Rumah Tangga (BURT). "Semua sayembara itu dilaksanakan BURT," kata Nining sebelum Rapat Paripurna DPR kemarin. Ia mengaku punya bukti dokumen sayembara yang disetujui DPR periode lalu. "Ada tim grand design di BURT."

Selain pro-kontra di tingkat fraksi, Dewan berencana menggelar rapat konsultasi antara pemimpin DPR, fraksi, BURT, dan sekretariat jenderal. Namun rapat yang sedianya digelar kemarin ditunda sampai Kamis pekan ini. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan alasan penundaan karena dua pemimpin DPR tak hadir. "Pak Priyo izin karena ada acara di luar, Pak Anis Matta sedang tak berada di Jakarta."

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku bertemu dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. "Pertemuan sudah dijadwalkan sejak dua pekan lalu," katanya.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Penegak Citra Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemantau Rencana Pembangunan Gedung DPR mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menyerahkan sejumlah data kepada Ketua KPK Busyro Muqoddas. "Kami menambah data yang pernah kami sampaikan dua pekan lalu," kata seorang anggota Koalisi, Heni Yulianto. ISMA SAVITRI | RIRIN AGUSTIA | FEBRIYAN

Terlalu Banyak Tenaga Ahli

JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menilai usul lima tenaga ahli bagi setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlalu banyak. "Kalau lima, saya kira terlalu banyak," katanya di gedung DPR kemarin.

Penambahan tenaga ahli merupakan satu dari sekian alasan rencana pembangunan gedung baru DPR. Dalam rencana strategis, setiap anggota DPR akan memiliki lima tenaga ahli dan seorang sekretaris. Saat ini anggota Dewan memiliki dua tenaga ahli dan satu sekretaris. Akibatnya, ruangan dianggap tak representatif. Idrus menghitung kebutuhan tenaga ahli satu anggota Dewan tak lebih dari tiga orang. FEBRIYAN
 
Sumber: Koran Tempo, 6 April 2011