Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau AKIP tahun 2009 tidak ada kemajuan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun ini Kementerian Pendidikan Nasional mempertahankan prestasinya dengan nilai predikat B atau baik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, Selasa (23/3), mengatakan, memang ada instansi yang nilainya naik, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang naik dari nilai CC (cukup baik) menjadi baik.

”Itu artinya rekomendasi yang kami berikan dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Saya menganggap ini masih stagnan, tidak ada kemajuan. Tahun lalu tidak ada yang memperoleh A, instansi yang memperoleh nilai BB hanya sedikit, sekarang nilai BB banyak, tetapi A juga tak ada,” katanya.

Pada tahun ini 72 instansi pemerintah dievaluasi, dengan hasil 7 instansi pemerintah mendapat nilai B, 29 instansi meraih predikat CC, 33 instansi mendapat predikat C, dan 3 instansi mendapat nilai D (kurang). Selain Kementerian Pendidikan Nasional, instansi yang mendapat nilai B adalah Kementerian ESDM, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapat nilai CC.

Mangindaan mengatakan, sistem AKIP dimaksudkan untuk mengubah paradigma instansi pemerintah yang semula hanya berorientasi pada anggaran menjadi orientasi pada hasil. Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan instansi pemerintah tak lagi berpikir untuk sekadar menghabiskan anggaran dan melaporkan realisasi penggunaan anggaran setiap akhir periode anggaran.

”Bila hasilnya tidak terasa di masyarakat, buat apa keluar biaya yang besar. Semua program harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap kegiatan harus dilihat pada hasil, bukan hanya pertanggungjawaban keuangan. Kalau tak dilihat hasilnya, untuk apa,” ungkapnya. (SIE)
Sumber: Kompas, 24 Maret 2010