HASIL evaluasi Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyatakan hanya 50% instruksi Presiden SBY dijalankan para menterinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan belum memperlihatkan keseriusan berbuat lebih kepada rakyat. Sebuah kondisi mengkhawatirkan, di tengah usia pemerintahan SBY-Boediono yang sudah menginjak dua tahun.

Evaluasi itu secara politik setidaknya dapat dibaca dari dua aras. Pertama; dari sisi SBY selaku kepala pemerintahan, berarti memiliki hak prerogatif menyusun kabinetnya. Melihat awal pemilihan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, sejumlah prasyarat ditetapkan bagi siapa yang akan menduduki kursi menteri. Hanya yang memiliki integritas, rekam jejak, kapasitas, pengetahuan, dan pengalaman yang pantas duduk, untuk menerjemahkan visi dan misi SBY-Boediono.

Pada titik itu, terlihat bahwa seleksi ketat diterapkan oleh SBY karena pada periode kedua kepemimpinannya diharapkan mendapatkan hasil lebih baik dari sebelumnya. Namun sejauh ini ternyata harapan itu belum bisa diwujudkan karena para menteri rupanya tidak bekerja sesuai dengan apa yang diinstruksikan SBY.

Muncul pertanyaan, dengan kenyataan seperti itu apakah dapat dikatakan bahwa Presiden meleset dalam memilih menteri atau dengan kata lain tidak cakap menyeleksi? Selain itu, bisakah hal ini diartikan bahwa wibawa kepemimpinan di mata pembantunya memudar? Akibatnya, kemampuan Presiden dalam memimpin pemerintahan juga kian dipertanyakan publik karena ada sejumlah menteri yang tidak taat menjalankan perintahnya.

Pembacaan aras kedua, dari sisi menteri selaku pembantu presiden. Di luar persoalan tingkat kompetensi masing-masing menteri dengan bidang kerjanya, seperti diketahui KIB II dibentuk dengan postur yang tidak ramping. Upaya menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien tertimbun oleh banyaknya akomodasi kepentingan politik, terutama dari partai koalisi. Hasilnya, kabinet lebih mewajah sebagai kabinet koalisi dengan banyaknya menteri yang berasal dari parpol.

Karya Nyata
Dari pembacaan seperti itu tampak kuat bahwa Presiden tetap akan menjadi titik sasar perhatian, karena menteri apapun latar belakangnya adalah pilihan SBY (political appointed by the president). Ironisnya, ketika hasil buruk laporan UKP4 dikeluarkan, SBY dengan constitutional power and statutory power yang dimiliki juga tidak lekas memberikan statemen yang menjanjikan sebagai mekanisme evaluasi. Situasi itu tentu membutuhkan penanganan yang tidak biasa. Presiden dapat melakukan langkah radikal, seperti reshuffle bagi menteri yang berapor merah.

Selain itu, pemerintah harus lebih agresif memacu kinerjanya. Ketika sederet program kerja belum mampu mengejar target pencapaian, sudah selayaknya jika pemerintah memfokuskan pada beberapa bidang. Dengan kata lain, berfokus pada bidang yang membutuhkan penanganan mendesak. Salah satu persoalan serius yang mendesak dikerjakan adalah pemberantasan korupsi.

Korupsi seperti bisul yang menggerogoti daya tahan kewibaan pemerintah. Apalagi saat ini beberapa kader dari partai SBY tersandung persoalan korupsi. Berlarutnya kasus-kasus korupsi yang belum tertuntaskan banyak menyita energi dan perhatian pemerintah. Fokus pada pemberantasan korupsi dan keberhasilannya akan mengurangi pesimisme publik terhadap apa yang telah dijanjikan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Beberapa hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga menggambarkan bahwa tingkat persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan SBY terus merosot, yang salah satu penyebabnya adalah isu korupsi. Untuk itu, dengan 3 tahun lagi masa pemerintahannya seharusnya terlalu mewah jika kesempatan sisa digunakan untuk berpikir hanya bagaimana memelihara citra. Bagi Presiden SBY yang sudah memimpin selama dua periode, kini saatnya karya nyata ditunggu. Waktu yang tersisa untuk menorehkan tinta prestasi kian sempit. (10)

Ridho Imawan Hanafi, peneliti masalah politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate Jakarta
Tulisan ini disalin dari Suara Merdeka, 29 Juli 2011