Pemerintah dan DPR sepakat membagi rata anggaran pengadaan buku senilai Rp 800 miliar kepada 33 provinsi. Nantinya, setiap siswa akan mendapat satu buku ajar gratis, sedangkan 12 daerah yang nilai ujian nasionalnya rendah akan mendapat bantuan buku dengan berharap pada APBN-Perubahan. Di daerah seperti ini, akan ada tambahan dua buku gratis bagi setiap siswa.

Begitu antara lain bunyi laporan yang diturunkan harian ini menjelang awal tahun ajaran baru lalu (Kompas, 13 Juni 2006). Namun, hingga menjelang akhir September, dana dimaksud ternyata belum juga turun ke sekolah-sekolah.

Berfungsi sebagai penunjang proses belajar-mengajar, buku ajar justru dianggap sumber masalah bagi orangtua murid. Hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) memperlihatkan, buku ajar menempati urutan ketiga pungutan paling memberatkan orangtua murid tingkat SD (negeri) di Jakarta, Garut, Semarang, dan Kupang.

Adanya niat baik pemerintah dan DPR untuk membantu orangtua murid tentu mesti disambut positif. Akan tetapi, ada beberapa catatan agar