Anggaran operasional Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencapai Rp 1,14 triliun jalan terus. Tidak ada pembatalan sebagaimana yang dijanjikan presiden sehari sebelumnya. Presiden hanya meminta Menteri Keuangan Jusuf Anwar menjelaskan rincian penggunaan anggaran lembaga kepresidenan kepada publik.

Menurut Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, presiden memang sempat kaget atas pemberitaan media massa tentang kenaikan anggaran lembaga kepresidenan 57,7 persen dari anggaran tahun 2005. Setelah mendapat penjelasan, presiden hanya meminta agar dilakukan penjelasan publik tentang klasifikasi anggaran lembaga kepresidenan yang terdiri atas rumah tangga kepresidenan, sekretariat negara, sekretariat kabinet, dan sekretariat wakil presiden.

Semua menteri terkait telah dimintai keterangan, baik langsung maupun per telepon. Kepada Menkeu, presiden meminta agar (anggaran) dihitung ulang serta dijelaskan kepada presiden dan publik. Anggaran itu untuk apa, mengapa, dan sebagainya, kata Andi usai acara buka bersama Presiden SBY dengan ratusan tokoh masyarakat di Istana Negara kemarin.

Ketika didesak apakah pemerintah akan mengajukan revisi terhadap RUU RAPBN 2006, Andi tidak bersedia menjawab secara tegas. (Jawaban pertanyaan) itu porsi DPR. Saya hanya bisa menjelaskan tentang sikap presiden, kelitnya.

Dengan penjelasan tersebut, pemerintah diperkirakan tidak akan merevisi anggaran karena Jumat hari ini DPR sudah akan menggelar rapat paripurna untuk menetapkan RUU RAPBN 2006.

Terkait pemberitaan tentang rencana pembelian pesawat kepresidenan, Andi mengatakan bahwa presiden tidak pernah berencanan membeli pesawat pada tahun anggaran 2006. Menurut Andi, Kepala Bappeki Anggito Abimanyu telah keseleo lidah (slip of tongue) dengan mengatakan akan membeli pesawat. Yang terjadi selama ini adalah mencarter. Memang yang ada sudah tua, itu jelas. Tapi, bukan saat ini atau pada anggaran tahun depan untuk melakukan pembelian pesawat, jelasnya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, dalam RAPBN 2006 yang telah diajukan pemerintah ke DPR, anggaran untuk kepresidenan naik sekitar 57 persen. Dari sekitar Rp 727 miliar pada 2005, menjadi Rp 1,147 triliun pada 2006.

Sementara itu, Menteri Keuangan Jusuf Anwar menjelaskan, sebelum menyusun anggaran, pihaknya menerima terlebih dahulu usul dari departemen, kementerian, dan lembaga. Semua merupakan usul lembaga yang bersangkutan. Ini juga berlaku bagi anggaran kepresidenan, jelasnya usai rapat kerja dengan panitia anggaran kemarin.

Artinya, kata Jusuf, semua sesuai prosedur biasa. Tidak ada yang istimewa. Ini mekanisme yang sudah baku selama bertahun-tahun, jelasnya.

Soal anggaran yang naik 57 persen tersebut, mantan direktur ADB itu menilai tidak bisa dibandingkan dengan tahun anggaran saat ini (2005). Tidak bisa apple to apple. Sekarang perjalanan dinas, sewa pesawat, dan sarana presiden dijadikan satu dengan pos kepresidenan. Dulu, itu dimasukkan anggaran lain-lain, terangnya.

Jika menggunakan perhitungan yang sama, lanjut Jusuf, kenaikannya hanya sekitar 30 persen. Itu sama dengan anggaran lembaga yang lain. Semuanya juga naik. Apalagi, anggaran yang 57 persen itu sekarang juga menampung angaran setneg dan komisi ombudsman, paparnya.

Mengenai isu pembelian pesawat, Jusuf juga menyangkal. Sejak semula, di panitia anggaran tidak pernah dibahas pembelian pesawat presiden. Hanya menyewa, tegasnya.

Jika ada pejabat Depkeu (Kepala Bappeki Anggito Abimanyu, Red) yang menyebutkan itu, menurut Jusuf, itu hanya slip of the tongue karena dia lelah membahas anggaran setiap hari. Jusuf juga mengaku sudah meminta maaf kepada presiden atas kekeliruan tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengatakan, anggaran Sekkab pada tahun 2006 meningkat sekitar 80 persen dari Rp 8 miliar menjadi Rp 14 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk keseluruhan kegiatan di Sekretariat Kabinet, termasuk adanya organisasi yang baru, seperti staf khusus presiden. Jadi, itu sudah sangat realistis, pungkasnya. (noe/sof)

Sumber: Jawa Pos, 28 Oktober 2005