Adapun tujuh nama lainnya tak lagi menjadi wakil rakyat.

Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Gayus Lumbuun mengatakan lembaganya segera memanggil 16 anggota serta mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR yang diduga turut menerima aliran dana Rp 31,5 miliar dari Bank Indonesia pada 2003.

Pemeriksaan itu akan dilakukan setelah pada Selasa lalu Badan Kehormatan menerima tambahan informasi dan data-data pendukung dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tambahan data itu yang kami gunakan menindaklanjuti pengusutan, kata Gayus kemarin.

Dari 16 nama yang pernah dilaporkan ke Badan Kehormatan, seorang sumber Tempo mengatakan, sembilan di antaranya saat ini masih aktif di DPR. Adapun tujuh nama lainnya tak lagi menjadi wakil rakyat.

Nama-nama yang sejauh ini telah muncul ke permukaan adalah mantan anggota dari Fraksi Golkar, Anthony Zeidra Abidin. Anthony, yang kini menjabat wakil gubernur di Jambi, bahkan disebut dalam laporan BPK sebagai penerima dana yang diberikan melalui Direktur Pengawasan Bank BI Rusli Simanjuntak. Sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pertengahan November lalu, Anthony berulang kali membantah keterlibatannya dalam kasus ini.

Nama lain yang diungkap KPK adalah Hamka Yandhu, yang kini masih aktif sebagai anggota Fraksi Golkar. KPK bahkan mengatakan telah mengirim dua surat panggilan untuk meminta keterangan dari Hamka terkait dengan kasus ini, tapi hingga kini tak satu pun dipenuhi.

Saat ditanya mengenai surat panggilan itu, Hamka menegaskan dirinya tak pernah menerima selembar pun surat dari KPK. Saya sedang beribadah haji, kata Hamka ketika dihubungi Tempo beberapa hari lalu.

Menurut pengakuan Rusli dan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong kepada KPK, pemberian dana kepada para wakil rakyat itu bertujuan menyelesaikan masalah Bantuan Likuiditas BI dan memuluskan amendemen Undang-Undang BI. Semua pemberian disertai bukti berupa catatan, enam tanda terima, dan tujuh cek bukti pencairan.KURNIASIH BUDI

Sumber: Koran Tempo, 14 Desember 2007