Koalisi Pemantau Peradilan, yang antara lain beranggotakan Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum, dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, mendeklarasikan Gerakan Nasional Antimafia Peradilan di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia kemarin.

Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas mengatakan, praktek mafia peradilan telah berjalan sistemik. Karena itu, kata dia, perlawanannya pun harus melibatkan kerja sama intensif yang sistemik di antara lembaga penegak hukum dan masyarakat. Perlu komitmen moral, spiritual, dan intelektual serta tidak melupakan prinsip check and balance, ujarnya. Ketua Komisi Hukum Nasional J.E. Sahetapy menyatakan, mafia peradilan sulit dibersihkan jika petinggi negara tidak bisa bersikap tegas dalam menegakkan hukum. THOSO PRIHARNOWO

Sumber: Koran Tempo, 8 Desember 2005