Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution mendapat dukungan mayoritas dari sembilan fraksi yang ada di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR untuk menjabat posisi ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggantikan Satrio Budiharjo Jeodono.

Hal itu merupakan hasil voting yang dilakukan anggota Komisi IX untuk menentukan 21 nama calon pimpinan dan anggota BPK yang lolos uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Rabu lalu. Anwar paling banyak dapat dukungan dari fraksi-fraksi, kata Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Emir Moeis kepada wartawan.

Dua calon ketua lainnya, yaitu mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Baihaki Hakim memperoleh dukungan dari empat fraksi serta Dosen STIA-LAN dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Mustopadijaya mendapatkan dukungan dari tiga fraksi.

Emir mengatakan, banyaknya dukungan fraksi tersebut tidak mutlak dikatakan Anwar pasti akan terpilih. Karena ini penilaian DPR, mungkin presiden punya penilaian sendiri, katanya.

Namun, anggota Komisi IX dari Fraksi Reformasi Rizal Djalil berpendapat secara politik Anwar sudah punya modal kuat untuk menjadi ketua BPK. Dia didukung sembilan fraksi termasuk Fraksi PDIP, ujarnya.

Dia menambahkan, secara fatsoen politik harusnya presiden mempertimbangkan dukungan di parlemen. Walaupun diakuinya presiden memiliki hak prerogatif dalam menentukan nama-nama yang layak memimpin BPK. Tapi lazimnya yang paling banyak dapat dukungan harusnya dipilih. Kalau Presiden memilih yang lain, pasti ada sesuatu, kata Rizal. Dia khawatir jika presiden memilih calon yang sedikit dukungannya akan memberikan preseden yang buruk di masa yang akan datang.

Rizal menambahkan, dengan banyaknya dukungan fraksi kepada Anwar semakin membuktikan bahwa dia adalah sosok yang mempunyai integritas dan kredibilitas untuk memimpin lembaga auditor negara tersebut.

Sementara itu, untuk posisi wakil ketua BPK diperebutkan antara Ketua Panitia Anggaran DPR Abdullah Zainie, Mayjen TNI (Purn.) Azwar Siregar, dan Direktur Utama PT Indoconsult Farid Prawiranegara.

Untuk lima posisi anggota, Dewan juga sudah menetapkan 15 nama calon yang segera diajukan ke presiden. Satu orang anggota BPK yang lama, yakni Moh. Mukron As'ad kembali dicalonkan. Sedangkan Wakil Ketua BPK Bambang Triadji dan anggota BPK Bambang Wahyudi tidak dicalonkan kembali. Meski hanya satu orang, Rizal mengatakan penunjukan orang lama sudah mengakomodasi UU BPK Nomor 5 Tahun 1973 yang meminta sedapat-dapatnya tiga, dua atau satu pejabat lama kembali dipilih untuk menjaga kesinambungan program yang sudah ada. sam cahyadi

Sumber: Koran Tempo, 4 Juni 2004