Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta data semua rumah dinas, aset negara, kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan. KPK akan menelusuri status kepemilikan rumah-rumah itu mengingat banyak aset negara yang statusnya kini tidak jelas.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta data semua rumah dinas, aset negara, kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan. KPK akan menelusuri status kepemilikan rumah-rumah itu mengingat banyak aset negara yang statusnya kini tidak jelas.

Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Haryono seusai pertemuan lima komisi nasional, Rabu (9/4) di Komisi Yudisial, Jakarta. Sebelumnya, KPK mengumumkan tentang dugaan pengalihan kepemilikan status rumah negara menjadi rumah pribadi yang dilakukan mantan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno. KPK juga menemukan dua rumah lain yang dialihkan statusnya (Kompas, 9/4).

Menurut Haryono, KPK masih mendalami dugaan pengalihan status rumah negara yang dilakukan Soenarno.