Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang MA

Pasal 7 Draft RUU tentang MA (versi Baleg DPR)

Pasal 7 Draft RUU tentang MA (Hasil Panja DPR)

(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi syarat:

a. 

warga negara Indonesia;

b. 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. 

berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;

d. 

berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun

e. 

sehat jasmani dan rohani;

f.  

berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi.

(2) Apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat:

a. 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e;

b. 

berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

c. 

berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;

d. 

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(3) Pada Mahkamah Agung dapat diangkat hakim ad hoc yang diatur dalam undang-undang.

(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Paasl 6B harus memenuhi syarat:

a.       

system karir

1)

warga Negara Indonesia

2)

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3)

berijazah magister di bidang hokum dengan dasar sarjana hokum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hokum

4)

berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun

5)

mampu secara rohani dan jasmani utnuk menjalankan tugas dan kewajiban

6)

berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi dan

7)

tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau pedoman perilaku hakim

b.       

system non karir:

1)

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka !), angka 2) angka 4) dan angka 5).

2)

Berpengalaman dalam profesi hokum dan/atau akademisi hokum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun

3)

Berijazah doctor dan magister dibidang hukum, dengan dasar sarjana hokum atau sarjana lian yang mempunyai keahlian di bidang hokum.

4)

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Dihapus

(3) Dihapus

Catatan

Dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU MA pada 26 Juni 2008, pemerintah memohon penjelasan degan dihapuskannya ayat ini, bagaimana keberdaan hakim ad hoc pada MA yang ada sekarang 

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Paasl 6B harus memenuhi syarat:

a.  system karir

1).     

warga Negara Indonesia

2).     

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3).     

berijazah magister di bidang hokum dengan dasar sarjana hokum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hokum

4).     

berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun

5).     

mampu secara rohani dan jasmani utnuk menjalankan tugas dan kewajiban

6).     

berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi dan

7).     

tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau pedoman perilaku hakim

b. system non karir:

1).     

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka !), angka 2) angka 4) dan angka 5).

2).     

Berpengalaman dalam profesi hokum dan/atau akademisi hokum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun

3).     

Berijazah doctor dan magister dibidang hokum, dengan dasar sarjana hokum atau sarjana lian yang mempunyai keahlian di bidang hokum.

4).     

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Catatan

Ketentuan mengenai hakimad hoc ditiadakan oleh DPR 

·         

UU No 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 60 ayat (2):

Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang teridir atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

Pasal 60 ayat (3):

Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: …….. (dst)

·         

UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 113

Majelis Hakim Kasasi terdiri atas satu orang Hakim Agung dan dua orang Hakim Ad-Hoc yang ditugasi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

·         

UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 33 angka 2

Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang teridiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga orang hakim ad hoc.

Pasal 33 angka 3

Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangkan 3 (tiga) orang.