Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, Muhammad Tjiptardjo dipercaya  menjabat Dirjen Pajak baru menggantikan Darmin Nasution yang diangkat menjadi Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Sebagai dirjen pajak yang baru, Tjiptardjo dipastikan tidak ringan bebannya. Masih ada banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan Darmin. Jum'at siang 31 Juli 2009, ICW menggelar diskusi untuk mengingatkan pekerjaan rumah buat dirjen pajak baru tersebut.

Dirjen pajak baru mesti mengupayakan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan penerimaan pajak negara. Ini artinya perlu diatur kembali mekanisme audit BPK terhadap direktorat jendral pajak.

Kemudian juga perlu Optimasi pemetaan potensi (diversifikasi pajak) dan peningkatan penerimaan pajak. Ini artinya peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) harus dibarengi dengan kenaikan penerimaan pajak dan kenaikan rasio pajak  (tax ratio dari 13,3persen menjadi 15 persen - 20 persen.

Dirjen pajak mesti juga melakukan reformasi internal. Lolosnya (kenaikan) remunerasi karyawab harus diimbangi dengan peningkatan integritas dan konsistensi pengelolaan pajak. Misalnya dengan diberlakukannya mekanisme “reward dan punishment”.

Yang tidak boleh ketinggalan juga adalah perlunya segera menangani lebih lanjut dugaan/ kasus penyimpangan pajak, antara lain kasus manipulasi pajak pada Asian Agri, dan lain sebagainya.

Selanjutnya dirjen pajak baru juga mesti memperhatikan dengan serius hutang pajak, terutama pada perusahaan besar yang sudah berumur lebih dari 5 tahun.Kemudian yang masih hangat adalah perlunya pemeriksaan lebih lanjut terhadap para penyumbang dana kampanye 2009 yang terindikasi tanpa NPWP atau fiktif. Terakhir, dirjen pajak baru harus menerapkan pola pengelolaan pajak yang dilandasi profesionalisme dan integritas dan harus bebas dari kepentingan politik-bisnis.

Itulah beberapa hal yang mengemuka di dalam diskusi, dan menjadi bahan masukkan kepada dirjen pajak yang baru. [Lais Abid]

file presentasi ICW