Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan dengan membentuk badan baru. Kali ini, untuk memenuhi keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercepat pemberantasan korupsi, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencana Pembangunan Nasional membentuk deputi baru, khusus bidang hukum, hak asasi manusia, dan politik.