Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai Pemerintahan Jokowi-JK mengambil jalan pintas demi memperbesar ruang fiskal APBN dengan menaikkan harga BBM. Padahal, bila mau bekerja agak lama, harga BBM tak perlu naik karena ada dana ratusan triliun piutang negara yang bisa ditagih.

Hal itu disampaikan ICW dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (20/11).

Firdaus Ilyas, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW menyataka, pihaknya sudah mengitung potensi penghematan anggaran negara dengan menaikkan harga itu.

Dengan bensin RON 88 dengan harga Rp 8.500 dan solar Rp 7.500 per liter, maka untuk sisa anggaran APBN 2014, di mana kuota premium 3,5 juta kiloliter dan solar 1,43 juta kiloliter, Pemerintah bisa hemat total Rp 8,6 triliun.

Bila diterapkan di APBN 2015, di mana kuota premium 29,84 juta kiloliter dan solar sebesar 15,67 kiloliter, hitungan ICW, Pemerintah bisa menghemat hingga Rp 103,99 triliun.

Padahal, kata Firdaus, dalam konteks memperbesar ruang fiskal untuk membiayai pembangunan dan menyehatkan APBN,
catatan ICW menunjukkan ternyata hingga akhir 2013, hasil audit BPK menyatakan terdapat piutang negara sebesar Rp 259,8 triliun.

Itu berasal dari piutang pajak sebesar Rp 103,2 triliun dan piutang bukan pajak sebesar Rp 147,7 triliun. Sebagian besar piutang ini memiliki potensi tidak tertagih, baik karena kemungkinan kedaluwarsa ataupun macet.

"Maka sudah seharusnya pemerintah Jokowi, selain dengan menaikan harga BBM juga harus secara serius dan sungguh-sunggguh menagih piutang yang sudah menjadi hak negara ini. Karena dari sisi nilai terus terjadi peningkatan piutang negara dari Rp 222,5 triliun pada tahun 2012 naik menjadi Rp 259,8 triliun pada tahun 2013," jelas Firdaus.

"Bagi ICW, kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan jalan pintas yang diambil oleh pemerintahan Jokowi-JK dalam rangka mendapatkan ruang fiskal yang lebih guna membiayai program-program pembangunan," ujarnya.

Dalam konteks perbaikan tata kelola industri migas indonesia, bagi ICW, penaikan subsidi saja tidaklah cukup dan harus diimbangi dengan perbaikan tata kelola yang memberi dampak pada optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja negara dalam sektor yang terkait dengan migas.

"Selain jalan pintas yang sudah ditempuh oleh pemerintahan Jokowi–JK dengan penaikkan harga BBM, Pemerintah juga dituntut merealisasikan penyelesaian piutang negara itu. Tanpa kesungguhan dan keberanian, maka piutang negara ini akan berpotensi untuk hilang dan tidak tertagih."

"Penegakan hukum dan pemberantasan mafia di pertambangan, migas, energi, pajak dan hukum, oleh pemerintahan Jokowi diharapkan akan menjadi kompensasi dari pengorbanan dan kepercayaan rakyat atas dikuranginya hak akan subsidi energi."

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/YS

Sumber: Berita satu, Kamis, 20 November 2014
---------------

ICW Minta Jokowi Serius Realisasikan Penghematan BBM

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius untuk merealisasikan penghematan pengeluaran subsidi BBM pada APBN 2015.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengungkapkan, dengan kenaikan BBM pada APBN 2015 akan terjadi penghematan pengeluaran sebesar Rp 103,99 triliun berdasarkan perhitungan ICW.

"Surplus anggaran itu harus dipergunakan dan dipertanggungjawabkan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Firdaus di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2014).

Menurut Firdaus, Jokowi sangat diuntungkan oleh sikap rakyat yang tengah terbelah dalam menyikapi kenaikan harga BBM. Dalam kondisi demikian, ia mengimbau pemerintah untuk mengelola dana yang ada dengan transparan.

"Rakyat terlihat sudah pasrah dengan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Untuk itu Jokowi juga harus mengelola anggaran penghematan ini secara transparan," pungkas Firdaus.

Saiful Munir

Sumber: Sindonews, Rabu,  19 November 2014