“Duit Rp 1,8 triliun setara biaya membangun jalan tol Jakarta-Cirebon.”

Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan dana Rp 1,8 triliun yang dialokasikan untuk membangun gedung baru DPR terlalu mahal. Untuk itu, mereka meminta agar dilakukan audit sehingga didapatkan angka yang lebih efisien.

"Biaya Rp 1,8 triliun terlalu besar. Apakah itu kemahalan, silakan audit," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR kemarin. Menurut dia, audit diperlukan agar bisa didapatkan besaran biaya pembangunan gedung yang efisien. Dalam soal ini, Priyo menegaskan, pimpinan Dewan dan fraksi sepakat perlu ada audit sebelum proses pembangunan dilakukan.

Rencana pembangunan gedung baru di kompleks DPR ramai jadi perbincangan sejak pekan lalu. Sejumlah wakil rakyat sempat menyebut pembangunan dengan biaya Rp 1,8 triliun itu berkaitan dengan kondisi Gedung Nusantara I yang miring tujuh derajat.

Belakangan, kabar itu ditepis oleh Ketua DPR Marzuki Alie serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Sumayanto Widayatin. “Karena over-capacity dan ada keretakan,” kata Marzuki, Senin lalu. Soal anggarannya, ia juga belum sepakat. "It's too expensive."

Taufiq Kiemas, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga meminta agar dana tersebut dihitung ulang. Meski mengaku tak begitu paham soal hitung-hitungan biaya pembangunan gedung baru, Taufiq memperkirakan duit Rp 1,8 triliun itu setara dengan biaya pembuatan jalan tol dari Jakarta hingga ke luar daerah. "Rp 1,8 triliun bisa bikin jalan Jakarta-Cirebon," kata dia di gedung MPR kemarin.

"Kalau memang bisa lebih murah, saya setuju. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentunya akan mengaudit," ujar Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perencanaan pembangunan nasional, kemarin. Yang jadi isu, menurut politikus PDI Perjuangan ini, “Harusnya pemenang tender, pengawasan, dan apakah anggarannya over-valued."

Sebab, mantan anggota Tim Peningkatan Kinerja DPR periode 2004-2009 ini menambahkan, tahun lalu, tim sudah menenderkan kontraktor untuk gedung baru DPR tersebut. Tetapi ternyata sampai sekarang yang dipakai adalah desain U terbalik yang sudah ada sebelum tender. "Coba tanyakan lagi ke Dahlan Siska (anggota tim yang mengurus tender)," kata dia.

Di luar soal penghitungan ulang anggaran, para wakil rakyat itu kembali menegaskan perlunya pembangunan gedung baru tersebut. “Ini menyangkut keselamatan dan nyawa anggota Dewan,” kata Priyo, "Nusantara sudah terasa tidak aman dan nyaman.”

Selain akan membangun gedung baru, menurut Priyo, gedung lama (Nusantara I) juga akan direnovasi total. Nantinya, gedung ini tetap akan dipergunakan untuk kegiatan staf ahli dan ruang-ruang rapat. Untuk mengetahui kondisi gedung secara keseluruhan, Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan audit total. “Audit nantinya akan mencakup alasan gedung yang baru berusia belasan tahun ini mengalami keretakan parah,” kata dia, "padahal baru diterpa gempa beberapa skala Richter." AMIRULLAH | ARYANI KRISTANTI | DWI WIYANA
 
Sumber: Koran Tempo, 5 Mei 2010