Alasan heroik yang kerap didengungkan dalam pengajuan interpelasi DPR atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI adalah kepedulian DPR terhadap beban APBN yang sangat besar untuk membayar bunga obligasi.

Alokasi dana APBN untuk membayar bunga obligasi jauh lebih besar ketimbang subsidi apa pun yang diperuntukkan bagi rakyat banyak, khususnya penduduk miskin. Demi tegaknya rasa keadilan, dana puluhan triliun rupiah tersebut bisa dialihkan untuk menambah subsidi pendidikan dan kesehatan, membangun infrastruktur di pedesaan, memajukan sektor pertanian, dan lainnya.

Kalau alasan heroik di atas jadi acuan, jelas jauh api dari panggang. Beban yang ditimbulkan BLBI hanya seperempat dari beban krisis perbankan secara keseluruhan, yang mencapai sekitar Rp 650 triliun. Ongkos terbesar ialah untuk rekapitalisasi perbankan sebagai akibat praktik perbankan nasional yang bobrok dan ugal-ugalan.

Sebagian besar biaya rekapitalisasi mengalir ke bank-bank milik pemerintah (Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan bank-bank milik pemerintah daerah) Rp 283 triliun. Bank swasta nasional memperoleh Rp 30 triliun dan