Menko Polhukam Diminta Pantau Dalam Negeri

Selama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melawat ke Eropa delapan hari, Wakil Presiden Boediono menerima keputusan presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Boediono juga diminta memberikan laporan kepada Presiden.

”Sudah pasti ada keputusan presiden (keppres) pelimpahan wewenang (ke Wapres). Itu prosedur tetap. Apabila Presiden pergi ke luar negeri cukup lama, keppres itu harus diturunkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto seusai mengantar rombongan Presiden Yudhoyono di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (13/12).

Selain diantar Djoko dan menteri koordinator lainnya, Presiden Yudhoyono juga diantar Wakil Presiden Boediono. Hadir pula Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

Selain menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim di Denmark, Presiden Yudhoyono juga mengunjungi tiga negara lain untuk kunjungan kehormatan. Tiga negara itu adalah Belgia, Perancis, dan Jerman. Rombongan Presiden dijadwalkan tiba kembali di Tanah Air pada 20 Desember.

Dalam rombongan sebanyak 145 orang yang termasuk kru pesawat, Presiden ditemani Ibu Negara Ny Ani Susilo Bambang Yudhoyono beserta sejumlah menteri.

Para menteri itu di antaranya Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perdagangan Mari E Pangestu, Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Pertanian Suswono.

Sebelum meninggalkan ruang VIP Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Boediono terlihat berbicara serius dengan Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pembicaraan dilakukan sejak pesawat Presiden lepas landas sampai Boediono menuju ke mobilnya.

Bank Century
Ketika Presiden meninggalkan Tanah Air, isu di dalam negeri yang sedang hangat dan menyita perhatian publik adalah kasus Bank Century. Kasus itu sedang diselidiki panitia khusus DPR dan diusut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ditanya kemungkinan adanya aksi-aksi unjuk rasa baru terkait dengan Bank Century dan lainnya seperti yang terjadi setiap harinya ada, Djoko Suyanto menyatakan, ”Ah, itu (unjuk rasa) sudah lewat.”

Namun, Djoko Suyanto tetap diminta Presiden memantau kondisi keamanan dan ketertiban dalam negeri selama Presiden ke Eropa.

”Presiden juga tetap meminta agar setiap Kamis juga dilakukan sidang kabinet paripurna. Itu rutin saja. Jadi, tidak ada instruksi yang khusus selain itu,” ungkap Djoko.

Di tempat yang sama, Hatta Rajasa membantah sinyalemen perpecahan di Kabinet Indonesia Bersatu II setelah munculnya Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century.

”Tidak ada perpecahan. Apalagi ancaman itu (mundur dan sebagainya). Saya tegaskan, tidak ada itu,” kata Hatta.

Panitia Khusus Hak Angket Kasus Bank Century rencananya pada Senin ini menggelar rapat pleno. Anggota Pansus Hak Angket Kasus Bank Century dari Fraksi PDI-P, Maruarar Sirait, meminta rapat terbuka.

”Rapat harus terbuka agar rakyat bisa mengetahui secara langsung siapa-siapa saja yang benar-benar bekerja mengungkap kasus Bank Century ini dan sesungguhnya siapa yang tidak,” kata Sirait. (rek/har)

Sumber: Kompas, 14 Desember 2009