Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengatakan BPK harus leluasa mengaudit seluruh lembaga, institusi negara dan pemerintahan, untuk menjamin transparansi.

Tidak boleh ada yang tidak bisa diperiksa di era keterbukaan ini, kata Mantan Dekan Fakultas Ekonomi UI ini kepada Media, di Jakarta, Selasa (13/12) malam.

Anwar tidak habis mengerti kenapa lembaga yang dipimpinnya tidak bisa memeriksa lembaga semacam Direktorat Jenderal Pajak, Sekretariat Negara yang mengelola kawasan Gelora Bung Karno, Senayan dan Kemayoran.

BPK diadakan kan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi negara, lalu kalau tidak bisa mengaudit apa jadinya?, katanya.

Anwar sangat berharap DPR bisa segera mengamendemen UU BPK, sehingga lembaga itu bisa lebih bergigi dan bisa mengaudit semua lembaga di Tanah Air. Mestinya, upaya amandemen itu tidak menemui hambatan, karena Dirjen Pajak Hadi Purnomo sendiri tidak berkeberatan diaudit, ujar Anwar.

Ini juga kan untuk menolong Direktorat Pajak dan lembaga lainnya agar bisa dipercaya masyarakat. Ini kan soal akuntabilitas lembaga negara, biar dipercaya publik, kata Anwar yang juga mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu.(Naz/OL-03).

Penulis: Nazir Amin

JAKARTA--MIOL:
Sumber: Media Indonesia Online, 14 Desember 2005