Badan Pemeriksa Keuangan menilai kontrak jasa pengelolaan operator tiket bus transjakarta per bulannya terlalu tinggi sehingga menimbulkan selisih sampai sebesar Rp 70,60 juta per bulan. Akibatnya, dalam waktu enam bulan, Pemerintah DKI Jakarta dirugikan sampai Rp 423,6 juta.

DKI juga dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dirugikan akibat pembayaran pengelolaan operator tiket yang sama sekali tidak dipungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar Rp 47,25 juta ke kantor kas negara. Demikian hasil pemeriksaan BPK semester II tahun anggaran 2004 yang Selasa lalu baru dilaporkan ke DPR.

Menurut laporan BPK, Kepala Badan Pengelola (BP) Transjakarta tidak menyusun harga penawaran berdasarkan hasil kajian manajemen pengelolaan transjakarta yang telah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas Perhubungan selaku anggota Badan Pembina BP Transjakarta lalai dan tidak menyampaikan hasil kajian manajemen tersebut kepada Kepala BP Transjakarta. Sementara Kepala BP Transjakarta juga tak cermat dalam mengevaluasi harga penawaran perusahaan jasa pengelola operator PT Lestari Abadi, demikian laporan BPK.

Oleh sebab itu, BPK menyarankan kepada Gubernur DKI Sutiyoso untuk menegur Kepala Dinas Perhubungan DKI selaku anggota Badan Pembina BP Transjakarta yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.

BP Transjakarta dan Kepala Dinas Perhubungan DKI diminta mempertanggungjawabkan kerugian daerah tersebut dengan menyetor ke kas negara. Selain itu, Kepala BP Transjakarta diminta mempertanggungjawabkan kerugian keuangan negara atas pendapatan dari PPh Pasal 23 yang tidak diterima, lanjut laporan BPK itu. BPK juga meminta agar bukti setoran kerugian daerah itu segera diserahkan ke BPK.

Monorel Korea dan China
Dari Balai Kota DKI dilaporkan, setelah memperhitungkan nilai investasi yang terlampau tinggi, teknologi monorel buatan Hitachi bakal digeser. Dalam waktu dekat, Gubernur DKI Sutiyoso akan melirik kereta rel tunggal (monorel) yang diproduksi Korea dan China.

Langkah-langkah untuk membandingkan harga monorel itu akan diambil Sutiyoso setelah menerima jajaran direksi konsorsium PT Jakarta Monorel di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (17/3) pagi. Dalam pertemuan tertutup itu, Gubernur DKI Sutiyoso ditawarkan untuk membandingkan teknologi monorel negara lain.

Sutiyoso mengatakan, bagaimanapun pembangunan sarana transportasi monorel harus tetap berjalan. Perlu diketahui, teknologi monorel Hitachi memang mahal. Sayangnya, setelah diperhitungkan dengan nilai investasinya, teknologi buatan Jepang itu sangat mahal.

Kami akan meninjau ulang dan mencari teknologi yang realistis. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat saya akan meninjau ke Korea dan China, ungkap Sutiyoso menjelaskan.(har/osa)

Sumber: Kompas, 18 Maret 2005