Buletin Anti-Korupsi Selasa 3 Januari 2017
Buletin Anti-Korupsi: Update 2017-1-3 5.30 p.m.
Informasi pada pukul 17:30 WIB, 3 Januari 2017
POKOK BERITA:
“Awasi Penempatan Pejabat”
Kompas, Senin, 2 Januari 2017
Penangkapan Bupati Klaten, Jawa Tengah, periode 2016-2021 Sri Hartini merupakan puncak gunung es fenomena jual beli jabatan pemerintahan di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat informasi hal serupa diduga juga berlangsung di sejumlah daerah.
“Pengadaan Alutsista Belum Transparan”
Kompas, Senin, 2 Januari 2017
Pengadaan alat utama sistem persenjataan di TNI dinilai belum transparan. Ketidaktransparanan ini dipicu belum adanya strategi besar yang mendasari pertahanan Indonesia. Publik tidak tahu, pembelian senjata selama ini untuk menangkal ancaman seperti apa.
“Kunci Memutus Dinasti Politik ada di Tangan Pemilih”
Media Indonesia, Senin, 2 Januari 2017
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal politik dinasti adalah kekeliruan yang amat besar yang pernah dilakukan lembaga tersebut. Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Klaten, Sri Hartini, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menunjukkan borok dari sistem Pilkada di Indonesia, yakni langgengnya dinasti politik.
“Ada Indikasi Pihak Lain Terlibat Jual Beli Jabatan di Klaten”
Media Indonesia, Selasa, 3 Januari 2017
KPK menemukan indikasi banyak pihak terlibat dalam dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kasus itu menyebabkan Bupati Kalten Sri Hartini menjadi tersangka. Hal itu terendus dari barang bukti Rp2 miliar yang ditemukan KPK di dua kardus saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sri Hartini. Uang itu diduga berasal dari beberapa pihak.
BAGIKAN
