POKOK BERITA:

“Seleksi KPK Dimulai Bulan Ini”

http://print.kompas.com/baca/2015/11/11/Seleksi-KPK-Dimulai-Bulan-Ini

Kompas, Rabu, 11 November 2015

Ketidakpastian proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat berakhir. Komisi III DPR telah ditugasi untuk memulai proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap delapan calon yang diajukan pemerintah. Menurut rencana, seleksi akan dimulai awal masa sidang II, November ini.

"Giliran Ketua DPRD Sumut Ditahan KPK”

http://print.kompas.com/baca/2015/11/11/Giliran-Ketua-DPRD-Sumut-Ditahan-KPK

Kompas, Rabu, 11 November 2015

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Ketua DPRD Sumatera Utara, Ajib Shah. Selain Ajib, tiga unsur pimpinan DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, yakni Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, dan Sigit Pramono Asri, ikut ditahan di tempat terpisah. Dengan penahanan ini, berarti ada pemimpin lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Sumut yang kini ditahan KPK.

“Kasus Korupsi Bansos, Gatot Salahkan Anak Buah”

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/698050-kasus-korupsi-bansos--gatot-salahkan-anak-buah - Viva News, Rabu, 11 November 2015

Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho, enggan disalahkan terkait dugaan korupsi dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial yang menjeratnya di Kejaksaan Agung. Gatot menyebut bahwa kewenangannya selaku Gubernur telah dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk penyaluran dana tersebut. Termasuk didalamnya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap para pihak penerima bantuan.

“Pengaduan Kasus Korupsi ke KPK Anjlok Separo”
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/11/063717743/pengaduan-kasus-korupsi-ke-kpk-anjlok-separo - Tempo, Rabu, 11 November 2015

Pengaduan masyarakat terkait kasus korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini turun drastis. Pada 2014, jumlah aduan yang masuk ke KPK mencapai 9.432 pengaduan. Sementara itu, tahun ini, terhitung sejak Januari hingga awal September, jumlah pengaduan ke KPK hanya mencapai 4.351 pengaduan.

“Hanya 18 Persen Calon Hakim "Ad Hoc" Dinilai Layak”

http://print.kompas.com/baca/2015/11/11/Hanya-18-Persen-Calon-Hakim-Ad-Hoc-Dinilai-Layak – Kompas, Rabu, 11 November 2015

Dari 58 calon hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi yang diinvestigasi rekam jejaknya oleh Komisi Yudisial, ternyata hanya 11 orang atau 18 persen yang mendapat "lampu hijau". Selebihnya, calon hakim itu dinilai tidak mempunyai integritas, bahkan ada yang tidak berkompeten untuk menjadi hakim.

Informasi pada pukul 17:30 WIB, 11 November 2015