Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-12-3
POKOK BERITA:
“Presiden Minta Ada Suara Rakyat di Revisi UU KPK”
Media Indonesia, Kamis, 3 Desember 2015
Presiden Joko Widodo meminta revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Ko misi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan suara dan aspi rasi masyarakat, di antaranya ahli hukum, akademisi, dan ak tivis antikorupsi. Presiden menegaskan revisi beleid itu merupakan inisiatif dari DPR. Yang terpenting, lanjut Jokowi, revisi jangan sampai memperlemah lembaga antirasywah itu.
“KPK Ajak Kooperatif”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Kamis, 3 Desember 2015
Komisi Pemberantasan Korupsi menduga masih ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten yang disuap terkait dengan pembentukan Bank Banten. KPK mengimbau anggota DPRD Banten, termasuk periode 2009-2014, mengembalikan uang tersebut. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengungkapkan, Wakil Ketua DPRD Banten dari Partai Golkar Sri Mulya Hartono dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Banten Tri Satriya Santosa diduga penerima suap termin terakhir terkait dengan pembentukan Bank Banten. KPK menduga ada beberapa anggota DPRD Banten, termasuk yang menjabat pada periode 2009-2014, yang ikut kecipratan uang suap.
“Anggota DPR Diduga Terima Rp 9,7 Miliar”
http://print.kompas.com/baca/
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar, Charles Jones Mesang, diduga meminta uang kepada Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Achmad Said Hudri. Permintaan itu bertujuan agar usulan tambahan anggaran optimalisasi tugas pembantuan khusus yang diajukan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk tahun anggaran 2014 disetujui Parlemen.
“KPK Garap Kasus Novanto Jika Ada Celah”
http://news.analisadaily.com/
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan masuk menggarap kasus yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto dengan PT Freeport jika ada celah berupa hal-hal berbau korupsi yang menjadi kewenangan lembaga antirasuah.
Informasi pada pukul 17:30 WIB
BAGIKAN
