POKOK BERITA:

“Studi Komprehensif Korupsi Diperlukan”

http://print.kompas.com/baca/2015/09/10/Studi-Komprehensif-Korupsi-Diperlukan

Kompas, Kamis, 10 September 2015

Pasca reformasi, korupsi kian merajalela. Meskipun publikasi besar-besaran di media sudah dilakukan, hal itu tidak membuat pelaku korupsi malu dan jera. Untuk itu, perlu ada sebuah studi komprehensif untuk menemukan arah paling efektif dalam mengatasi penyakit korupsi.

“Siti Fadilah Setujui Penunjukan Langsung”

http://print.kompas.com/baca/2015/09/10/Siti-Fadilah-Setujui-Penunjukan-Langsung

Kompas, Kamis, 10 September 2015

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari periode 2004-2009 mengakui menandatangani berkas tentang prosedur penunjukan langsung pengadaan alat kesehatan dalam penanganan wabah flu burung tahun 2006. Meski memberikan persetujuan, Siti menyatakan bahwa penunjukan perusahaan yang akan menjalankan proyek itu bukan atas perintahnya.

“Kejagung: Pelanggaran Administrasi Bukan Korupsi”
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/09/10/nufgol326-kejakgung-pelanggaran-administrasi-bukan-korupsi – Republika, Kamis, 10 September 2015

Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pengawas Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan menegaskan bahwa pelanggaran dalam hal administrasi, bukan termasuk tindak pidana korupsi (tipikor).

“Waryono Karno Tuding Anak Buah Otak Korupsi di ESDM”

http://news.metrotvnews.com/read/2015/09/10/429511/waryono-karno-tuding-anak-buah-otak-korupsi-di-esdm – Metro TV News, Kamis, 10 September 2015

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno mengklaim tak pernah meminta biro-biro di bawah untuk mengumpulkan dana. Dia justru menuding Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM Sri Utami yang berinisiatif melakukannya.

“Pansus Pelindo II Libatkan Tiga Komisi”

Media Indonesia, Kamis, 10 September 2015

PANITIA Khusus dugaan korupsi di Pelindo II akan bekerja secara tuntas dengan melibatkan lintas komisi, yakni Komisi III (Komisi Hukum, HAM, dan Keamanan), Komisi VI (Komisi Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha), dan Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) DPR RI.

“Wali Kota Ini Menangi Praperadilan Kasus Korupsi Bansos”

http://m.dev.tempo.co/read/news/2015/09/10/058699283/Wali-Kota-Ini-Menangi-Praperadilan-Kasus-Korupsi-Bansos – Tempo, Kamis, 10 September 2015

Pengadilan Tinggi Bengkulu memenangkan gugatan praperadilan atas pemohon Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, tersangka kasus korupsi Bantuan Sosial 2012 dan 2013. Dia menggugat atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Informasi pada pukul 17:30 WIB, 10 September 2015