Buletin Anti-Korupsi: Update 2016-1-13
POKOK BERITA:
“Presiden Perkuat Komunikasi Pemerintah”
Media Indonesia, Rabu, 13 Januari 2016
Pengangkatan mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Pribowo, sebagai staf khusus presiden bidang komunikasi diharapkan bisa mengomunikasikan program kerja Presiden Joko Widodo dan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih baik.
“KPK Tindak Lanjuti Putusan Suryadharma”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Rabu, 13 Januari 2016
Komisi Pemberantasan Korupsi membidik anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Hasrul Azwar, terkait dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2010-2013. Nama Hasrul disebut menerima fee sebesar 30 riyal Saudi per jemaah untuk setiap penginapan yang dipakai oleh jemaah haji asal Indonesia.
“KPK Kaji Kejanggalan Hak Partisipasi”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Rabu, 13 Januari 2016
Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengkaji sekitar 15 blok minyak dan gas bumi yang segera beroperasi dan akan menyertakan hak partisipasi daerah (participating interest) sebesar 10 persen ke perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah. Kajian dilakukan KPK karena hak partisipasi daerah, yang seharusnya dimanfaatkan pemerintah setempat untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, justru lebih banyak dinikmati swasta. Inilah yang memunculkan kejanggalan sehingga KPK terus mengkajinya.
“Selidiki Petral, KPK Libatkan Ahli Hitung Kerugian Negara”
http://nasional.news.viva.co.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, menegaskan jika pihaknya masih terus melakukan pengusutan dugaan korupsi di lingkungan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Agus menyebut pihaknya akan melibatkan para ahli dalam pengusutannya. Termasuk ahli untuk menghitung dugaan kerugian negara.
Informasi pada pukul 17:30 WIB
BAGIKAN
