Buletin Anti-Korupsi: Update 22-6-2016
POKOK BERITA:
“KPK Dalami Peran La Nyalla”
Media Indonesia, Rabu, 22 Juni 2016
Dua kasus yang menjerat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) La Nyalla Mattaliti bisa bertambah. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga La Nyalla terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan di RS Universitas Airlangga.
“Presiden Harus Reformasi MA”
Media Indonesia, Selasa, 21 Juni 2016
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan untuk membantu reformasi di tubuh Mahkamah Agung (MA). Menurut hakim agung MA, Gayus Lumbuun, pembenahan di tubuh MA tidak cukup jika hanya dilakukan internal MA.
"Ahok: Periksa Aliran Duit Pengembang”
http://koran.tempo.co/konten/
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa aliran duit pengembang reklamasi Teluk Jakarta yang dikabarkan membiayai kegiatan Teman Ahok.
“Hanura dan NasDem Buka Permainan Suap Reklamasi”
http://koran.tempo.co/konten/
Setelah Partai Hanura, giliran Partai NasDem mengungkap adanya suap pengembang reklamasi di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Suap tak hanya dinikmati M. Sanusi, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, akhir Maret lalu. Nilai suap untuk pengesahan Peraturan Daerah Tata Ruang Pantai Utara Jakarta pada 6 April lalu itu sebesar Rp 50 juta per anggota.
“Kapolri Baru Diminta Tuntaskan Tunggakan Penyidikan Kasus Korupsi”
http://nasional.kompas.com/
Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, menyarankan agar Kepala Polri pengganti Jenderal Badrodidin Haiti dapat lebih mengedepankan pemberantasan korupsi. Secara khusus, Komjen Tito Karnaviandiharapkan dapat menuntaskan tunggakan penyidikan kasus korupsi.
Informasi pada pukul 17.30 WIB
BAGIKAN
