Buletin Anti-Korupsi: Update 31-10-2016
POKOK BERITA:
“Belanja Kampanye Calon Maksimal Rp 93 Miliar”
http://koran.tempo.co/konten/
Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menetapkan setiap pasangan calon Gubernur DKI Jakarta maksimal hanya mengeluarkan dana Rp 93 miliar untuk kampanye. Angka itu melonjak Rp 20 miliar dari batas atas perhitungan sebelumnya.
Transparansi Masih Dipertanyakan
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Senin, 31 Oktober 2016
Kinerja Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi, khususnya ditinjau dari penyelamatan uang negara, meningkat dari tahun ke tahun. Namun, sejumlah pihak menilai masih ada persoalan transparansi di institusi tersebut.
“Polisi Terima Tiga Laporan Terkait Penggelapan Uang oleh Anggota DPR”
http://mediaindonesia.com/
Kepolisian telah menerima tiga laporan terkait penggelapan uang yang dilakukan oleh anggota DPR RI dari Komisi IX Indra P Simatupang. Total kerugian mencapai Rp176 miliar dengan modus bisnis jual beli kernel. Polisi juga akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana hasil dugaan penggelapan uang tersebut.
“KPK Minta Masyarakat Pilih Kepala Daerah yang Bersih dari Korupsi”
http://mediaindonesia.com/
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat untuk membuktikan harapan kesejahteraan dan kemajuan daerah dengan memilih pemimpin yang bebas dari catatan korupsi. Hal itu dinilai sangat penting karena pemimpin menentukan kondisi dan kemajuan sebuah daerah yang akan dirasakan masyarakat.
“ICW: Praktik Korupsi Kampus Rugikan Negara Rp218 Miliar”
http://mediaindonesia.com/
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut kerugian keuangan negara yang ditimbulkan terkait praktik dugaan kasus korupsi di perguruan tinggi selama satu dekade terakhir mencapai Rp218,804 miliar. Berdasarkan pemantauan ICW sejak 2006 hingga Agustus 2016, sedikitnya ada 37 kasus dugaan korupsi di perguruan tinggi yang telah dan sedang diproses oleh institusi penegak hukum maupun pengawas internal.
BAGIKAN
