Buletin Anti-Korupsi: Update 7-3-2016
POKOK BERITA:
“Parpol Ikut Diperkuat”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Senin, 7 Maret 2016
Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong pembenahan partai politik yang dinilai sebagai aset bangsa dalam menghasilkan pemimpin nasional. KPK ingin menanamkan nilai anti korupsi, dengan jalur formal atau informal termasuk hadir di musyawarah nasional/muktamar.
“Kementerian Pertahanan Usut Dugaan Korupsi Perwira TNI”
https://m.tempo.co/read/news/
Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, enggan berkomentar terkait dugaan kasus korupsi yang terjadi di kementeriannya. Perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi, menjadi tersangka kasus korupsi karena menyalahgunakan wewenang yang berakibat merugikan negara.
“Kasus Samad dan Bambang Dikesampingkan”
Media Indonesia, Jumat, 4 Maret 2016
Kejaksaan Agung tidak akan menindaklanjuti perkara mantan komisioner KPK jilid III, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Demi kepentingan umum, Jaksa Agung HM Prasetyo mengesampingkan kasus yang menjerat mantan ketua dan wakil ketua KPK itu. Prasetyo menambahkan, apabila kasus yang menimpa pegiat antikorupsi tidak segera diselesaikan, itu berpotensi memengaruhi semangat untuk memberantas korupsi.
“Gatot Sebut Uang Ketuk sudah Tradisi”
Media Indonesia, Kamis, 3 Maret 2016
Gubernur Sumatra Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho, menyebut pemberian uang kepada anggota DPRD Sumatra Utara agar pengesahan APBD tidak terhambat merupakan hal yang biasa. Gatot mengaku uang yang diistilahkan 'uang ketuk' tersebut telah dilakukan sejak dirinya menjadi Plt Gubernur Sumut pada 2011. Pemberian itu agar pembahasan tim anggaran pemerintahan daerah (TAPD) yang saat itu diketuai Nurdin Lubis selaku sekda provinsi dengan DPRD berjalan mulus. Ia mengakui tradisi uang ketuk bernilai Rp10 juta per anggota.
Informasi pada pukul 17:30 WIB
BAGIKAN
