UPDATE STATUS

13 Januari

• KPK memeriksa mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, sebagai saksi terkait dengan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
• Mantan Kepala Basarnas, Waluyo Raharjo, dan calo tanah, Diaz Aryanto, menjalani sidang perdana dalam perkara korupsi pengadaan tanah.
• KPK memeriksa Komisaris PT Cahayamas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng, tersangka suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.
• KPK memeriksa Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen, Yudi Tri Hartanto, dan Sigit Widodo, Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sebagai tersangka atas kasus suap proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam APBD-P 2016.
• KPK memeriksa Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome, terkait kasus korupsi dana pendidikan luar sekolah pada Sub Dinas PLS Dikbud NTT tahun 2007.
• KPK memeriksa pejabat Bakamla RI, Eko Susilo Hadi - tersangka dalam kasus suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla, sebagai saksi untuk tersangka M. Adami Okta yang juga terlibat suap di Bakamla RI.
• Kejakasaan Tinggi Sulselbar, mengeksekusi Bustamin Betta, terpidana kasus korupsi pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga (GOR) Andi Ninnong, Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008.

16 Januari 2017

• Berkas kasus dugaan mark-up dana pesta Danau Toba senilai Rp800 juta bersumber dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2012 dengan tersangka Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Simalungun, Jan Wanner Saragih, sudah P-21.
• Tersangka kasus pengadaan baju pada program Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) Kabupaten Bima, Drs. RD diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda NTB.
• Badan Reserse Kriminal Polri melimpahkan berkas perkara dugaan suap Ajun Komisaris Besar Brotoseno dan tiga tersangka lainnya ke Kejaksaan Agung untuk proses penuntutan.
• KPK memeriksa anak Bupati Klaten Sri Hartini yang juga anggota Komisi IV DPRD Klaten dari Fraksi PDIP, Andi Purnomo, sebagai saksi terkait kasus dugaan suap mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Klaten.
• Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga (PPO) setempat.
• Wakil Wali Kota Probolinggo nonaktif, Suhadak, dituntut hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara terkait perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009.
• Polda Bengkulu menahan anggota DPRD Bengkulu, Soheri Ersuan, karena diduga menjadi calo perekrutan calon pegawai negeri di daerah Bengkulu.

17 Januari

• KPK mengajukan banding atas putusan dua terdakwa kasus dugaan suap terhadap Santoso, mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pengacara Raoul Adhitya Wiranatakusumah dan anggota stafnya, Ahmad Yani, terkait dugaan suap hakim Casmaya dan Partahi Tulus Hutapea dalam putusan perkara yang dibacakan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta.
• Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeksekusi 14 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungkidul periode 1999-2004. Mereka adalah terpidana kasus korupsi tunjangan anggota Dewan sebesar Rp3,05 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2003-2004.
• KPK menerima pengembalian uang Rp247 miliar dari beberapa saksi dan korporasi yang terlibat dalam proyek KTP berbasis elektronik (KTP-E).
• Azhari ST bin A Jambak, salah satu tersangka kasus pengadaan baju dinas mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kasatreskrim Polres Ogan Komering Ulu, AKP Harmianto atas status hukumnya itu.
• Dua terdakwa kasus korupsi Retribusi Menara Telekomunikasi di Palembang, Sumatera Selatan, Jumnhari Yunus dan Zainal Arifin divonis bebas oleh majelis hakim pengadilan negeri Klas I A Khusus Palembang, Sumsel.

18 Januari

• KPK memeriksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebumen, Cipto Waluyo, dan wakilnya, Agung Prabowo, sebagai saksi terkait kasus suap proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
• Mahkamah Agung memotong hukuman Gayus dari total 31 tahun menjadi 29 tahun penjara melalui putusan peninjauan kembali. MA menilai vonis yang dijatuhkan kepada mantan pegawai Ditjen Pajak itu melebihi aturan yang ada.
• Saipul Jamil diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap berkenaan dengan perkara pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saipul merupakan terdakwa (kini terpidana) perkara tersebut.
• Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan kasus suap Pemilihan Kepala Daerah Buton 2012 dengan tersangka Bupati Buton, Samsu Umar. Agenda sidang mendengarkan keterangan para saksi, salah satunya saksi utama mantan anggota Komisi III DPR, Arbab Paproeka.
• Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan lima tersangka baru dalam kasus korupsi perluasan lahan seluas 60 hektare Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
• KPK memeriksa President Director PT Biomorf Lone Indonesia, Kevin Johnson, sebagai saksi korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
• KPK menetapkan lima tersangka tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan pupuk urea tablet di Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Unit I Jawa Tengah periode 2010-2011 dan 2012-2013.
• Andi Nuzulia, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros Sulsel, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sulselbar dalam kasus dugaan korupsi dana perluasan bandara Sultan Hasanuddin.
• KPK memeriksa Kepala Dinas Dukcapil Kota Madiun, Nono Djatikusumo, sebagai saksi untuk tersangka Walikota Madiun, H. Bambang Irianto, terkait kasus pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBM).