Sejumlah informasi semakin membuktikan bahwa dugaan praktik percaloan di DPR benar adanya. Anggota DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Darus Agap, ternyata mendapat pengakuan dari seorang pengusaha berinisial N soal adanya fee atau uang komisi bila berhasil mengurus pencairan dana pascabencana.

Informasi itu diperoleh Darus yang pertama membongkar kasus INIdalam pembicaraan telepon dengan N pada 28 Agustus 2005, sehari sebelum Rapat Paripurna DPR. Pada rapat itu Darus melancarkan interupsi meminta pimpinan DPR untuk membongkar dugaan kasus percaloan.

Waktu itu dia akui kepada saya dapat fee tujuh persen, ucap Darus, Selasa (18/10). Kemarin Darus juga diundang kembali oleh Badan Kehormatan DPR untuk dimintai keterangan yang kedua kalinya.

Namun, Darus tidak bersedia menjelaskan siapa pengusaha tersebut karena soal itu sudah dia sampaikan kepada Badan Kehormatan. Dia hanya memberi ciri-ciri bahwa N yang dimaksud adalah seorang kontraktor asal Sulawesi Selatan yang juga tergabung dalam Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia. N ini juga berhubungan dengan DPR melalui anggota DPR berinisial AF.

Nilai dari fee tersebut kalau dirupiahkan cukup besar. Nilai proyek dari dana pascabencana yang dipercayakan kepada N adalah sekitar Rp 28 miliar.

Wakil Ketua Badan Kehormatan Gayus Lumbun membenarkan adanya pengakuan Darus soal N itu. Bahkan, N sempat menanyakan kenapa cuma dapat fee tujuh persen. Namun, kemudian dijawab oleh yang berjanji memberi fee tadi dengan alasan akan ada banyak lagi yang akan mendapat bagian. Memang percaloan itu ada, tapi sulit dibuktikan karena kami juga tidak memiliki kewenangan sejauh itu, kata Gayus.

Dalam waktu dekat Badan Kehormatan akan mengundang N untuk diminta menjelaskan karena selama ini Badan Kehormatan belum mendapatkan konfirmasi dari yang bersangkutan.

Ketua Badan Kehormatan Slamet Effendi Yusuf mengaku sudah bertemu dengan N di suatu tempat. N mengaku sering dihubungi AF jauh hari sebelum kasus ini meledak. Pernyataan N ini berbeda dengan yang pernah disampaikan AF kepada Badan Kehormatan sebelumnya. Menurut AF, saat itu dia justru yang dikontak N setelah masalah ini merebak.

Selasa siang Badan Kehormatan DPR pun mengundang seorang aktivis yang juga pemandu acara diskusi di televisi, yaitu Irma Hutabarat, untuk memberikan keterangan soal percaloan. Namun, Irma merasa kena getah dari kasus ini. Ia sampai dipanggil oleh Badan Kehormatan DPR, padahal namanya tak tercantum dalam dokumen Darus Agap.

Irma membenarkan bahwa dirinya pernah membantu bupati di daerah kelahirannya, yaitu Tapanuli Utara, untuk bertemu dengan Panitia Anggaran DPR guna mengurus dana pascabencana.

Saya hanya memperjuangkan daerah saya. Yang bermasalah itu kalau lobi disertai transaksi, kata Irma. (sut)

Sumber: Kompas, 19 Oktober 2005