Dua pasang capres-cawapres yang melaju ke pemilu presiden (pilpres) putaran kedua, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Megawati-Hasyim Muzadi, menyatakan siap untuk menghadapi audit investigasi terhadap dana kampanye yang digunakan

Silakan saja, kalau memang akan ada audit investigasi, kata anggota tim kampanye Megawati-Hasyim Muzadi, Heri Akhmadi, di Jakarta, Jumat. Dia menjelaskan seluruh perolehan dan penggunaan dana kampanye pasangan Megawati-Hasyim telah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bahkan, lanjut dia, setiap kali menerima sumbangan, baik dari perorangan maupun perusahaan, pihaknya selalu mengecek dan mengindentifikasi ulang jati diri penyumbang. Tidak hanya itu, lanjut dia, tim juga memberikan formulir berupa kertas segel yang dilampiri materai kepada penyumbang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan bantuan dana kepada Megawati-Hasyim.

Jadi sumbangan itu benar-benar berasal dari perorangan atau institusi atau perusahaan yang jelas jati diri dan keberadaannya. Kalau kemudian ada indikasi dana fiktif, ya silakan saja dicek dan diaudit kembali. Kami siap, katanya sembari menambahkan jika KPU atau tim audit investigasi kesulitan untuk menemukan jatidiri dan keberadaan orang dan perusahaan yang membantu pihaknya siap membantu.

Kesediaan untuk audit investigasi juga disampaikan kubu SBY-Kalla, yang menyatakan untuk penggalangan dana kampanye tim pasangan yang memenangi pilpres putaran pertama itu menerapkan ketentuan yang sangat ketat, untuk menghindari penyumbang atau dana fiktif.

Dana yang disumbangkan kepada kami harus sah dan halal. Jadi kalau memang ada indikasi dana atau penyumbang fiktif, maka kami mempersilakan jika memang ada audit investigasi, ujar anggota tim kampanye SBY-Kalla, Sofyan Djali.

Di Bangkalan, cawapres Jusuf Kalla juga menepis anggapan sementara kalangan yang menyebutkan adanya kesengajaan dalam pelaporan sumbangan dana kampanye SBY-Kalla yang tidak jelas alamatnya.

Itu hanya masalah alamat, kemungkinan hanya karena pergantian alamat dari penyumbang, kata Kalla di Pondok Pesantren Natwatul Ishaqiyah, Bangkalan, Madura, Jumat, ketika dikonfirmasi dugaan banyaknya penyumbang dana kampanye yang tidak jelas alamatnya.

Menurut Kalla, kemungkinan para penyumbang dana tersebut saat memberikan sumbangannya masih menggunakan alamat yang lama, tetapi saat ini mereka telah pindah alamat dan tidak memberikan alamat yang baru. Yang jelas kami sudah menyerahkan kepada auditor untuk diaudit, jadi kami siap diperiksa, kata Kalla.

Tunda Pencalonan

Sementara itu, Transparency International Indonesia (TII) meminta KPU menunda proses pencalonan presiden dan wapres sampai mereka memberikan penjelasan mengenai identitas penyumbang dana kampanye yang samar atau identitasnya disembunyikan.

Menurut Koordinator Pemantau Dana Kampanye TII Ahsan Jamet Hamidi di Jakarta, Jumat, pengumuman hasil audit dana kampanye oleh KPU belum menjawab keingintahuan masyarakat mengenai siapa sebenarnya penyumbang dana kampanye para capres yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

Kenyataan itu membuktikan pasangan calon belum bersikap jujur dan transparan, sehingga siapapun yang menjadi presiden kelak, tidak akan lepas dari politik balas budi dan besar kemungkinan dia hanya akan memilih kepentingan segelintir para penyumbang saja daripada kepentingan rakyat banyak, katanya.

TII juga mendesak KPU untuk bertindak tegas terhadap hal tersebut dan meminta dilibatkannya Direktorat Pajak untuk melacak identitas penyumbang apakah mereka sudah memenuhi kewajiban pajak sebelum menyumbang ratusan juta rupiah kepada para capres.

Selain itu, TII juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menginformasikan status kekayaan para capres dan cawapres sebelum dan setelah proses pencalonan baik kepada KPU maupun masyarakat luas. Sedangkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) TII meminta mereka memberikan informasi mengenai arus uang yang berjalan selama kampanye ini.

Pada bagian lain, sebanyak 29 organisasi masyarakat Islam meminta kepada pasangan capres-cawapres yang akan maju ke putaran kedua untuk senantiasa mengedepankan etika dan moralitas politik.

Dalam menggalang dukungan rakyat pemilih berlakulah sportif dan menghindari pendekatan menghalalkan segala cara seperti politik uang, manipulasi, mengumbar janji, dan tindak kekerasan, kata Wakil Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Syamsuddin, selaku tuan dalam pernyataan sikap tentang pandangannya terhadap Pilpres 30 September bersama wakil dari 29 ormas Islam tersebut di Jakarta, Jumat.

Ormas Islam itu antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Al Irsyad, Al Ijtihadiyah, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKPPI), Hizbut Tahrir, Gerakan Pemuda Indonesia (GPI), serta KAHMI. (Ant/M-1)

Sumber ;Suara Karya, 02 Agustus 2004