Setelah bertubi-tubi diserang Muhammad Nazaruddin, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M. Hamzah, balik membeberkan kasus bekas Bendahara Partai Demokrat yang kini jadi buron itu. Menurut Chandra, KPK sudah memegang data jumlah perusahaan Nazaruddin mencapai 155 buah, sebagian besar bermasalah.

Perusahaan itu, menurut Chandra, berkiprah hampir di semua kantor kementerian. Jenis proyek yang digarap umumnya pengadaan barang dan jasa. "Beberapa perusahaan itu kasusnya dalam proses penyelidikan," kata Chandra kemarin.

Data perusahaan tersebut diperoleh saat tim KPK menggeledah kantor Nazaruddin di Permai Group, Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan. Penggeledahan berlangsung beberapa hari setelah Mindo Rosalina Manulang, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, ditangkap oleh KPK. Nama perusahaan itu terpampang dalam bagan di ruang perkantoran Permai Group.

Satu di antara perusahaan yang diusut KPK adalah PT Anugrah Nusantara Jaya. Perusahaan ini menangani proyek di Kementerian Pendidikan Nasional. Berikutnya adalah PT Anak Negeri, yang diduga terlibat dalam kasus suap proyek wisma atlet SEA Games di Palembang. Dan satu lagi, PT Mahkota Negara, yang menggarap proyek di Kementerian Pendidikan Nasional.

Sebelumnya, Nazaruddin menebar informasi bahwa dirinya pernah bertemu dengan Chandra. Pertemuan itu berlangsung di rumah Nazaruddin di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Isi pertemuan antara lain membicarakan sejumlah kasus. Nazar juga menuding Chandra merekayasa perkara wisma atlet supaya dilokalisasi sehingga tidak sampai melibatkan petinggi Partai Demokrat, dalam hal ini Anas Urbaningrum. Imbalan dari deal tersebut, Chandra bakal terpilih lagi sebagai salah satu pemimpin KPK dengan bantuan Partai Demokrat.

Chandra menambahkan, dari penggeledahan di kantor Nazar, sekitar 20 perusahaan diketahui mengeruk keuntungan ratusan miliar rupiah. Ada sejumlah dokumen yang tidak berhasil disita, karena dihilangkan dengan cara dibakar sehari sebelum penggeledahan. "Dokumen itu diangkut truk ke suatu tempat, dan sebagian yang lain dibakar di depan kantor," kata Chandra.

Ihwal adanya deal dengan Anas, Chandra membantahnya. Dia menyatakan tidak berminat lagi menjadi Ketua KPK. Alasannya, saat proses pemilihan di DPR, Chandra sudah merencanakan berangkat ibadah haji. "Apanya yang deal?" katanya sambil memperlihatkan bukti setoran pembayaran ongkos haji. SUKMA NL | FEBRIYAN | ANTON SEPTIAN

Sumber: Koran Tempo, 28 Juli 2011