Pendistribusian voucher bantuan pendidikan ke sekolah-sekolah makin terkuak. Kendati sejumlah anggota Komisi X DPR sudah membantah, dokumen yang diperoleh Kompas menunjukkan, sedikitnya ada 38 sekolah menengah atas yang menerima voucher dari DPR pada tahun 2006.

Dari data itu, ada 37 sekolah yang mendapat mendapat Rp 50 juta, satu sekolah lagi Rp 75 juta. Total nilainya Rp 1,925 miliar.

SMAN 7 Cirebon, misalnya, telah menerima voucher Rp 50 juta dari DPR. Waktu itu yang menyerahkan Pak Qomar, anggota Komisi X Fraksi Partai Demokrat, kata Kepala Sekolah SMAN 7 Cirebon, Wirsad Yuniuswoyo kepada Kompas, Senin (6/11).

Wakil Kepala Sekolah SMAN 7 Najimudin mengaku tidak tahu mengapa sekolahnya terpilih sebagai satu-satunya SMA di Kotamadya Cirebon yang mendapat voucher. Dia menduga dipilih acak karena tiba-tiba ada faksimile masuk ke sekolah dari Sekretariat Komisi X DPR. Dua hari kemudian, Qomar datang dan menyerahkan voucher itu.

Menurut Wirsad, uang itu sudah dicairkan dan dipakai untuk membeli komputer note book (Rp 15 juta); buku pelajaran (Rp 10 juta); referensi guru IPA/Ekonomi (Rp 3 juta); handycam (Rp 4 juta); pelatihan; serta pengadaan ruang belajar.

Di Makassar, beberapa sekolah menengah umum juga mengakui telah menerima voucher serupa September lalu, yang diantar sendiri oleh anggota DPR.

Di SMUN 16, misalnya, voucher Rp 50 juta diberikan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Anwar Arifin. Voucher itu sudah dicairkan dan dipakai untuk membangun satu ruang kelas dan renovasi ruang-ruang kelas. Besarnya jauh dari kebutuhan kami, ujar Jamruddin Jamruddin, Bendahara SMUN 16, seraya menunjukkan kondisi sekolah yang sudah rusak parah.

Sementara itu, SMU Makassar Raya menerima voucher Rp 50 juta dari anggota DPR asal Sulsel. Dana itu, menurut Helmi, salah satu guru, dipakai untuk mengganti plafon yang bocor serta membangun pagar tembok.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Elviana mengakui, Komisi X banyak membagi-bagi voucher ke sekolah. Perkiraannya, jumlahnya malah lebih dari 38 SMA. Dia sendiri mengaku mendapat 8 voucher.

Dia justru heran kalau ada anggota Komisi X mencoba menutup-nutupi. Menurut Elviana, yang harus dipertanyakan adalah langkah politik Mendiknas Bambang Soedibyo yang membagi-bagi voucher kepada anggota DPR di luar komisi X yang tak ada kaitan dengan bidang pendidikan.

Mengapa Ketua DPR Agung Laksono juga dapat dan apa benar Dede Yusuf (Anggota Komisi V F-PAN) juga pernah dapat 15 lembar, katanya.

Mendiknas juga pernah menyerahkan voucher Rp 864 juta kepada Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin yang juga Ketua DPW PAN. Staf Khusus Mendiknas Teguh Juwarno ketika dikonfirmasi soal kritik DPR itu menyatakan akan mengecek hal itu kepada pihak-pihak terkait. (Ren/sut)

Sumber: Kompas, 7 November 2006