Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara yang hancur tersapu tsunami dianggarkan Rp 41,1 triliun. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani mengatakan, dana tersebut akan digunakan dalam jangka waktu lima tahun.

Menurut dia, sebagian besar dana tersebut akan diserap oleh NAD yang memiliki tingkat kerusakan paling parah jika dibandingkan dengan daerah lain, seperti Pulau Nias dan Sumatera Utara. Sebagian pendanaannya akan kita ambilkan dari APBN, sedangkan sisanya dari bantuan-bantuan langsung dari negara donor, jelasnya dalam penyerahan cetak biru (blue print) rehabilitasi dan rekonstruksi NAD, Pulau Nias, dan Sumut di Pendapa Gubernur NAD, Banda Aceh, Sabtu pekan lalu.

Penyerahan dilakukan oleh Sri Mulyani kepada Plt Gubernur NAD Azwar Abubakar. Ikut menyaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Antara lain, Menko Kesra Alwi Shihab, Menteri Keuangan Jusuf Anwar, Menteri BUMN Sugiharto, dan Menhub Hatta Rajasa.

Sri Mulyani mengungkapkan, untuk tahun 2005 ini saja, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena gempa dan tsunami diperkirakan menghabiskan dana Rp 7 triliun hingga Rp 9 triliun.

Dia menambahkan, cetak biru tersebut terdiri atas 12 buku. Masing-masing berisi 10 jilid. Buku tersebut, antara lain, berupa buku utama, buku tentang masalah ekonomi dan budaya, pembangunan infrastruktur, serta pemerintahan.

Disebutkan, dalam cetak biru tersebut, juga dipaparkan beberapa konsep pembangunan yang terkait dengan aspek hukum. Terutama hukum perdata yang terkait persoalan hak tanah rakyat.

Menyangkut bidang ekonomi, dia mengharapkan adanya kebijakan menghidupkan kembali ekonomi masyarakat. Bentuknya bantuan kredit perseorangan Rp 2 juta sampai Rp 3 juta dan kredit kelompok Rp 5 juta hingga Rp 15 juta.

Sementara itu, Wapres mengungkapkan, fase rehabilitasi dan rekonstruksi itu berlangsung hingga lima tahun ke depan. Menurut dia, blue print tersebut memuat berbagai aspek di NAD. Isi dari rencana induk dalam blue print tersebut didasarkan pada adat, kebudayaan, serta agama yang berlaku di Aceh, tegas Kalla.

Menurut dia, informasi anggaran dalam cetak biru itu belum tergambar secara detail. Masih harus terus ada evaluasi selama tiga bulan pertama. Menurut Kalla, cetak biru itu akan disosialisasikan ke masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Jika tidak ada perubahan yang berarti, Presiden akan menandatanganinya sebelum akhir Maret ini. Penandatanganan tersebut termasuk penunjukan badan pelaksana (bapel) rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang akan bekerja selama lima tahun. (pri)

Sumber: Jawa Pos, 28 Maret 2005