Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) ternyata menyedot dana yang tidak sedikit. Hampir Rp 26 miliar. Dana itu, seperti diakui Gubernur Kaltim H Suwarna AF, merupakan dana pilkada terbesar se-Indonesia. Sebab, biasanya dana pilkada paling banyak hanya Rp 10 miliar hingga Rp 13 miliar.

Hal itu diungkapkan Suwarna di depan rombongan Komisi II DPR RI. Kendala lain yang dilaporkan orang nomor satu di Kaltim itu adalah, masih ada beberapa daerah yang terkadang pasang-surut di terjang banjir. Ini merupakan salah satu kendala. Tapi sudah ada solusinya dengan menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) terapung, terang gubernur.

Kendala lain yang disebutkan gubernur adalah soal masih terdapatnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut-ikutan menjadi tim sukses atau bahkan ikut kampanye salah satu pasangan calon. Dalam hal ini pemerintah daerah tak memberi toleransi dan akan menindak tegas, sesuai dengan peraturan yang berlaku, terang Suwarna.

Suwarna juga menanyakan soal belum diterimanya dana APBN untuk Pilkada. Ini menjadi masalah serta kendala Pilkada di daerah. Itu sebabnya, Gubernur meminta ke Komisi II DPR RI agar bisa menyampaikan ke pemerintah pusat agar dananya cepat cair.

Tak hanya itu, kendala lain yang disampaikan Gubernur adalah soal dua wilayah yakni Berau serta Samarinda yang hingga saat ini masih melakukan validasi data pemilih.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Soetardjo Soerjogoeritno menyebutkan, Pilkada di Kukar menjadi proyek percontohan secara nasional. Meski demikian, dalam pertemuan yang digelar di ruang pertemuan gedung DPRD Kaltim tersebut, komisi II mendengarkan paparan mengenai persiapan-persiapan pilkada bupati/walikota di beberapa daerah di Kaltim, termasuk di Kukar.

Dia juga menyampaikan salah satu hal penting yang perlu mendapat pemikiran adalah soal dana pilkada. Apalagi pelaksanaan Pilkada di Kukar hingga Rp 26 miliar.

Memang itu juga menjadi pemikiran, kalau melihat anggaran pilkada di Kukar, mungkin tidak bisa diikuti daerah lain di Indonesia. Karena memang tidak semua daerah bisa seperti itu, katanya.

Dalam pertemuan tersebut selain di hadiri gubernur serta wakilnya, Drs Yournalis Ngayoh, juga dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim, Masri Djinin SH, Kapolda Kaltim Irjen Pol Budi Utomo, Danrem 091/ASN Kol Inf Hadi Suharto serta beberapa pejabat Kaltim lainnya. (eff)

Sumber: Jawa Pos, 2 Juni 2005