Darmin Perlu Prioritaskan Pengawasan
TERPILIHNYA Darmin Nasution sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (BI) semoga betul-betul murni karena yang bersangkutan memang memiliki kapabilitas dan integritas yang teruji untuk menduduki kursi yang segera ditinggalkan Miranda S Goeltom paling lambat Juni mendatang.
Kita percaya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap kandidat terpilih tidak melakukan main mata lagi atau memenuhi pesanan orang-orang yang punya kepentingan untuk mengendalikan pejabat tinggi di bank sentral.Kalau itu terjadi sungguh sangat disayangkan.
Sebab sebelumnya masyarakat sudah disuguhi perilaku konyol anggota Dewan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom pada 2004 lalu.Miranda yang didukung Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar dikabarkan diloloskan dengan syarat tertentu.Adalah Agus Condro,anggota Fraksi PDI Perjuangan,yang membongkar sendiri praktik busuk itu.
Agus Condro dengan gagah berani mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan kasus terjadinya penyuapan terhadap anggota Dewan dalam pemilihan Deputi Gubernur BI itu.Agus Condro secara terbuka mengaku telah menerima uang sebesar Rp500 juta setelah Miranda terpilih sebagai petinggi bank sentral.
Sayang, kasus yang sudah terang benderang ini lewat pengakuan Agus Condro harus mentok di KPK.Padahal berbagai bukti pendukung sudah lebih dari cukup untuk mengurai kasus penyuapan tersebut. Kasus ini tak boleh didiamkan bukan sekadar untuk membuktikan terjadinya penyuapan, tetapi juga demi kredibilitas bank sentral itu sendiri di mata masyarakat.
Bayangkan,untuk lembaga sevital bank sentral di mana kredibilitas dan integritas dijunjung tinggi,ternyata pejabatnya dipilih atas dasar sogokan. Penuntasan kasus ini sangat penting buat BI untuk menjernihkan berbagai tuduhan selama ini yang belum tentu terbukti kebenarannya. Jangan biarkan masyarakat beropini sendiri yang melemahkan posisi bank sentral.
Memang,sudah menjadi rahasia umum bahwa posisi kunci di berbagai lembaga negara selalu menjadi rebutan dari berbagai pihak.Mereka yang memiliki kepentingan berani menjadi sponsor bagi calon pejabat dengan menghalalkan segala cara sepanjang kandidat yang dijagokan dapat lolos sebagai pemenang. Buntutnya sudah bisa diduga, pejabat yang terpilih akan menjadi perpanjangan tangan para sponsor tersebut.
Setelah kepercayaan diberikan kepada Darmin Nasution yang terpilih menggantikan posisi Miranda S Goeltom, setidaknya satu hal yang harus menjadi perhatian utama baginya adalah penegakan peraturan yang tegas khususnya dalam pengawasan perbankan.
Dalam enam bulan terakhir ini kita disuguhi adanya tiga bank bermasalah. Bank Century dan Bank IFI,misalnya,bukan sekadar mengalami kekurangan likuiditas,tetapi juga salah urus oleh manajemen.Bank Century berhasil diselamatkan, sedangkan Bank IFI terpaksa harus dikubur. Yang paling mencengangkan adalah Bank Indover.
Meski di BI tercatat sebagai pemegang saham, bank ini tak bisa diselamatkan dari persoalan yang melilitnya.Banyak pihak yang menilai tiga bank yang bermasalah itu seharusnya tak perlu terjadi seandainya BI menerapkan pengawasan yang tegas dan transparan. Yang menarik,dalam fit and proper testyang digelar DPR kemarin,salah seorang kandidat mempersoalkan masih rendahnya akses pembiayaan untuk masyarakat yang berpendapatan rendah.
Untuk mengatasi rendahnya akses finansial masyarakat yang kurang mampu,harus didorong agar lembaga keuangan mikro menjemput bola. Selain itu, persoalan suku bunga yang tinggi juga menjadi sorotan karena sangat menyulitkan kelompok pengusaha kecil dalam mendapatkan akses kredit.
Meski tak ada ribut-ribut soal pengajuan dua kandidat (Dirjen Pajak Darmin Nasution dan Komisaris Bank Mandiri Gunarni A Soeworo) yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengikuti fit and proper test sebagai calon pengganti Miranda S Goeltom, hal itu tetap meninggalkan pertanyaan serius di kalangan orang dalam BI,“Apakah memang orang dalam tak mampu menduduki jabatan yang ditinggalkan Miranda?” Ikatan Pegawai BI berharap ke depan orang dalam mendapat prioritas memimpin BI.
Sumber: Seputar Indonesia, 12 Mei 2009