Golkar Duga Busyro Jago Pemerintah

Tarikan kepentingan politik berpotensi besar akan ikut bermain dalam seleksi akhir calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR dalam waktu dekat. Partai Demokrat juga telah ikut berpesan agar siapa pun kandidat yang terpilih nanti harus berani mengusut kasus pajak.

''Harus berani membongkar kasus megatriliun mafia pajak serta kasus manipulasi yang melibatkan Gayus Tambunan,'' ujar Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irwadi Syamsuddin kemarin (29/8). Dia menyatakan, pengusutan secara tuntas berbagai kasus pajak harus menjadi prioritas KPK ke depan.

Pernyataan tersebut disampaikan tepat sehari setelah Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie memberikan pernyataan tegas agar siapa pun yang terpilih harus mampu menyelesaikan kasus Bank Century. Bahkan, Ical -sapaan akrab Aburizal- juga setuju kalau calon nanti perlu menandatangani kontrak politik terkait hal itu.

Seperti diberitakan selama ini, kasus yang diduga melibatkan Wapres Boediono dan mantan Menkeu Sri Mulyani itu juga kerap dikait-kaitkan dengan keterlibatan Partai Demokrat.

Namun, Didi Irwadi tidak kalah tegas. Ketua Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat itu menyatakan, pengungkapan menyeluruh kasus pajak juga sangat penting. Tanpa ragu, dia menyebutkan bahwa berbagai kasus penggelapan pajak diduga ikut melibatkan sejumlah pengusaha kelas atas dalam negeri.

Di antara deretan pengusaha yang sempat disingung-singgung diduga terkait dengan persoalan pajak adalah Aburizal Bakrie. ''Konon, memang diduga kuat melibatkan beberapa perusahaan milik pengusaha sekaligus konglomerat besar negeri ini,'' sebut Didi.

Menurut dia, masalah-masalah yang berkaitan dengan perpajakan jika lamban ditindaklanjuti akan berdampak besar terhadap kelangsungan bangsa. Masyarakat menjadi semakin enggan membayar pajak. ''Pajak adalah urat nadi ekonomi,'' tandas putra mantan Sekjen Demokrat Amir Syamsuddin itu.

Tarikan kepentingan antara Demokrat dan Golkar dalam seleksi yang diperebutkan Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas memang sudah mulai terasa. Terakhir, Fraksi Partai Golkar mengingatkan pula kepada pemerintah agar tidak melakukan intervensi dalam seleksi yang dilakukan Komisi III DPR itu. ''Seleksi KPK harus objektif dan independen. Pemerintah harus menahan diri untuk tidak intervensi,'' kata Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, kemarin (29/8).

Menurut dia, Bambang dan Busyro merupakan kandidat pimpinan KPK yang mumpuni. Namun, belakangan, Busyro diduga sebagai kandidat pimpinan KPK jagoan pemerintah. Dugaan itu muncul setelah calon pimpinan KPK yang lain, mantan anggota Wantimpres Jimly Asshiddiqie, gagal lolos tes wawancara. Keberadaan Busyro saat ini tidak boleh menjadi alat pemerintah untuk meloloskan misinya. ''Jangan sampai ada pemaksaan dari fraksi pemerintah dalam seleksi ini,'' tegas Bambang.

Bambang menyatakan, saat itu adalah momentum bagi pemerintah dan DPR untuk menjadikan pemilihan ketua baru KPK sebagai pemulihan dan penguatan peran serta fungsi KPK. Peran dan fungsi KPK beberapa waktu terakhir dinilai melemah. Itu akibat terhentinya proses hukum skandal bailout Bank Century dan upaya memojokan posisi para wakil ketua KPK dengan isu dugaan suap. (dyn/bay/c4/agm)
Sumber: Jawa Pos, 30 Agustus 2010