Partai Demokrat belum menentukan sikap soal M. Nasir dan para politikus partai itu yang terseret kasus M. Nazaruddin. "Belum adalah itu. Dia (Nasir) kan belum ada indikasi apa-apa," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, saat ditemui wartawan di gedung DPR kemarin.

Sejumlah politikus Demokrat disebut Nazaruddin, bekas bendahara partai itu, yang kini menjadi buron kasus korupsi proyek wisma atlet di Jakabaring, Palembang. Ada Angelina Sondakh, Mirwan Amir, Andi Mallarangeng, dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Semua nama itu pernah membantah dan menyebut tudingan Nazaruddin sebagai fitnah.

Beberapa kader Demokrat juga diketahui berkongsi dengan Nazaruddin di beberapa perusahaan yang diduga memenangi proyek pemerintah secara tak wajar. Mereka adalah M. Nasir, anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat; Ayub Khan, anggota DPRD Jember; dan Rita Zahara, anggota DPRD Riau (lihat infografis halaman A2).

Rita belum dapat dimintai konfirmasi. Ayub, kepada Tempo, pertengahan Juni lalu pernah membantah dan mengaku tidak aktif lagi di perusahaan itu sejak 2004.

M. Nasir, sepupu Nazaruddin, kini tak jelas keberadaannya. Ia tak hadir dalam rapat kerja dengan jajaran Kejaksaan Agung kemarin. Sejawat di komisinya menyatakan terakhir melihat Nasir saat rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu.

Menurut Max, soal ketidakhadiran Nasir, fraksi menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan DPR untuk mengambil tindakan. Soalnya, fraksi tak pernah mendapat surat permintaan izin dari Nasir.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Didi Irawadi Syamsudin menyatakan, dalam waktu dekat, DPP akan mengevaluasi kadernya yang bermasalah. Menurut Didi, akan ada tim dari Dewan Kehormatan yang ditugaskan memeriksa mereka.

Pengurus dan kader-kader yang tak lulus ujian antikorupsi itu akan diberhentikan. Namun, "Belum ada nama-nama, karena semua tergantung penilaian dalam rakornas," ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok. Mubarok menyatakan Rapat Koordinasi Nasional Partai Demokrat bakal digelar 23-24 Juli. MUHAMMAD TAUFIK | DIANING SARI | FEBRIYAN

Sumber: Koran Tempo, 19 Juli 2011