Departemen Agama mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau ongkos haji. Direktur Pengelola Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Abdul Ghafur Djawahir menyatakan departemen sebelumnya sudah membuat komitmen bersama komisi antikorupsi.

“Tidak masalah, kami sudah punya komitmen,” kata Ghafur saat dihubungi Tempo kemarin. Menurut dia, perhitungan ongkos haji oleh Departemen Agama bisa saja berbeda dengan perhitungan pihak lain. Namun, departemen sudah menghitung secara terperinci setiap kebutuhan jemaah sehingga hasilnya tidak merugikan calon haji.

Pada kesempatan terpisah, kemarin Indonesia Corruption Watch bertemu dengan pimpinan KPK. Mereka meminta komisi antikorupsi mengawasi penyusunan dan penggunaan ongkos haji 2009 oleh Departemen Agama.

"Penyelenggaraan haji tiap tahun cenderung tertutup dan tidak akuntabel,” kata Ade Irawan, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, seusai bertemu dengan pimpinan KPK. Akibatnya, Ade melanjutkan, “Biaya haji terus meningkat, tapi pelayanan semakin memburuk."

Permintaan ini, menurut Ade, merupakan pernyataan sikap tidak puas terhadap keputusan DPR dan Departemen Agama yang akan menaikkan ongkos haji 2009 sebesar US$ 84. "Alasan menaikkan ongkos haji, kami nilai tidak mendasar," kata Ade.

Menurut perhitungan ICW bersama Forum Reformasi Haji, ongkos haji tahun ini tak seharusnya naik. Menurut mereka, ongkos itu semestinya malah turun hingga 17,18 persen. Nilainya sebesar US$ 584 setara dengan Rp 5,8 juta dengan kurs Rp 10.000 per dolar.

Ghafur menjelaskan, ICW bisa saja menghitung ongkos haji turun. Namun, Departemen Agama bersama DPR telah menghitung berdasarkan kondisi harga saat ini. Dari situlah kemudian didapat kenaikan ongkos haji 2009 sebesar US$ 84. Meski begitu, kata Ghafur, angka itu bisa saja berubah apabila ada usulan menambah subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara.AQIDA SWAMURTI | CHETA NILAWATY

Sumber: Koran Tempo, 10 Juni 2009