Pemerintah Belum Yakin Korupsi Akan Langsung Berhenti

Reformasi birokrasi yang mulai dijalankan di Departemen Keuangan bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan kepada publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Reformasi birokrasi juga untuk menciptakan aparatur yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.

Intinya, keteraturan dan keterbukaan. Anda semua tahu bahwa citra lembaga publik, termasuk Depkeu, kurang baik. Jadi tujuan utama kami (dengan reformasi birokrasi) adalah membangun trust, kepercayaan, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa, Jumat malam pekan lalu, di Jakarta.

Dihubungi terpisah, Minggu (8/7), guru besar Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Miftah Thoha, menilai reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan atau Depkeu tidak akan efektif dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Ini cara kuno dan bukan hal baru. Kalau Depkeu direformasi, apakah lalu departemen lain akan menjadi baik juga? Reformasi birokrasi itu untuk Depkeu sendiri atau untuk birokrasi di republik ini? ujar Miftah.

Pemerintah gamang

Miftah menyarankan, pemerintah seharusnya memiliki desain yang lengkap untuk reformasi birokrasi. Tidak hanya satu-dua departemen yang direformasi.

Sebelum melakukan reformasi birokrasi, Presiden seharusnya melakukan evaluasi terhadap semua lembaga pemerintah, apakah sudah efektif bekerja atau tidak, kata Miftah.

Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis mengatakan, reformasi birokrasi mutlak harus dilakukan jika bangsa Indonesia ingin memerangi korupsi.

Tersedianya seperangkat undang-undang dan penegakan hukum tak cukup untuk bisa menciptakan birokrasi yang bersih jika tak ada reformasi birokrasi, ujar Mulya Lubis.

Namun, Mulya Lubis melihat, pemerintah tampaknya gamang untuk melakukan reformasi birokrasi sehingga reformasi birokrasi terus saja menjadi jargon politik yang tak kunjung diimplementasikan. Salah satu inti dari reformasi birokrasi adalah memperbaiki gaji yang diterima birokrat sipil.

Di sinilah pemerintah tampak belum yakin apakah kalau gaji birokrasi sipil diperbaiki, maka korupsi akan juga langsung berhenti. Pemerintah ingin hasil yang cepat dan langsung dan ini yang tidak mungkin, katanya.

Mulya Lubis mengasumsikan tingkat kebocoran dalam penggunaan anggaran untuk pengadaan barang sebesar 20 persen.

Jika angka itu bisa ditekan dan digunakan untuk memperbaiki penghasilan birokrat sipil, sebenarnya anggaran yang diperlukan tidaklah terlalu besar. Tapi ini membutuhkan kemauan dan keberanian politik pemerintah, katanya.

Ia mengingatkan salah satu faktor yang menjadi penghambat membaiknya indeks korupsi di Indonesia adalah masih melekatnya birokrasi yang korup di daerah maupun di pusat.

Itu faktor krusial yang dihadapi Indonesia, katanya seraya tetap mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan ide reformasi birokrasi sehingga tak hanya menjadi jargon politik.

Mestinya didukung
Sementara itu, dalam penjelasannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang didampingi sejumlah direktur jenderal di lingkungan Depkeu mengemukakan, reformasi birokrasi ini untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan kepada publik yang prima.

Latar belakang dijadikannya Depkeu sebagai percontohan reformasi birokrasi, kata Sri Mulyani, karena instansi yang dipimpinnya merupakan departemen strategis. Hampir semua aspek perekonomian negara berhubungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan Depkeu, katanya.

Di departemen ini sekitar 62.000 orang berkarya sebagai pelaksana birokrasi. Departemen ini juga merupakan pengumpul hampir 75 persen penerimaan negara, terutama dari pajak, serta bea dan cukai.

Menkeu mengakui, reformasi dengan segala konsekuensi ikutannya, seperti kenaikan tunjangan yang cukup tinggi bagi pejabat setingkat dirjen dan pejabat eselon satu, memang bisa dibikin macam-macam cerita oleh berbagai kalangan.

Program utama reformasi birokrasi Depkeu tahun 2007 meliputi penataan organisasi, perbaikan sistem tata laksana (business process), peningkatan manajemen sumber daya manusia, dan perbaikan struktur remunerasi.

Dengan sistem remunerasi berbasis kinerja, ada sebanyak 27 job grade di lingkungan Depkeu. Untuk memberikan kenaikan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara (TKPKN), anggaran tunjangan Depkeu meningkat Rp 4,3 triliun dengan nilai yang bervariasi, mulai dari grade 27 sebesar Rp 1,33 juta sampai grade 1 (dirjen dan pejabat eselon satu) senilai Rp 46,95 juta.

Kalau melihat nilai kenaikan tunjangan, ya, memang spektakuler dibandingkan sebelumnya. Namun, kami tidak menaikkan anggaran, tetapi hanya merelokasi anggaran yang ada, kata Menkeu. (GUN/BDM/DIS/RIK)

Sumber: Kompas, 9 Juli 2007