Meski Akan Diperiksa dalam Kasus Abdul Hadi Djamal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melunak terkait pemeriksaan anggota DPR yang terseret kasus suap Abdul Hadi Djamal. Tim penyidik memberikan kesempatan kepada dua anggota DPR, Jhony Allen Marbun (Fraksi Demokrat) dan Enggartiasto Lukito (Fraksi Golkar), untuk menyelesaikan masa kampanyenya pada pemilu legislatif.

Enggartiasto dan Jhony masing-masing, rencananya, diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada 23 Maret dan 30 Maret. Namun, dua politikus yang juga calon legislatif (caleg) itu tidak datang karena sibuk berkampanye di daerah pemilihan (dapil)-nya. Jhony berada di dapil Sumut II meliputi Nias, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Madina, Padangsidempuan, dan Kota Sibolga. Sedangkan Enggartiasto merupakan caleg dapil Jabar VIII (Cirebon dan Indramayu).

Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, pemeriksaan salah seorang ketua Partai Demokrat itu dijadwal ulang, yakni pada 13 April. Meski begitu, lanjut dia, KPK bisa saja memeriksa Jhony sebelum tanggal yang telah ditentukan itu. ''Bisa saja kami memeriksanya (sebelum 13 April),'' kata Antasari di Gedung KPK kemarin.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susialo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintah Jhony menghentikan kampanye untuk menjalani pemeriksaan di KPK. Tujuannya, kesibukan Jhony sebagai caleg tidak mengganggu penyidikan dugaan suap proyek Departemen Perhubungan (Dephub). Tim penyidik ingin mengetahui kesaksian Jhony terkait tudingan Hadi bahwa wakil ketua Panitia Anggaran DPR itu menerima dana Rp 1 miliar. Selain itu, KPK ingin menggali keikutsertaan Jhony dalam rapat informal di Hotel Four Season yang membahas kenaikan dana stimulus Rp 2 triliun dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun.

Antasari mengapresiasi sikap SBY yang turun tangan mengingatkan kadernya untuk mematuhi pemeriksaan KPK. Sikap tersebut dapat mendukung pemberantasan korupsi. ''Saya kira itu sangat bijak,'' jelas Antasari kemarin.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto juga melempar pujian yang sama. ''Bagi kami tidak ada masalah. Itu hak pimpinan partai,'' ungkap mantan Kapolda itu. Dia juga mengharapkan para pimpinan partai bisa mencontoh sikap serupa. ''Mudah-mudahan sikap pimpinan partai yang lain bisa seperti itu,'' jelasnya. Di antaranya, mendorong para pengurusnya untuk lebih mengedepankan panggilan perkara hukum.

Secara terpisah, Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Jhony Allen Marbun kecewa atas permintaannya kepada KPK agar menjadwal ulang pemeriksaan menjadi bola panas. Menurut dia, itu merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. ''Tapi, yang jelas, saya siap hadir tepat waktu pada pemanggilan berikutnya,'' tegas Jhony di pressroom DPR, Senayan, kemarin.

Dia juga menegaskan bahwa pertemuan Four Season pada 19 Februari 2009 yang disebut Hadi itu dihadiri mayoritas fraksi. Pembicaraan yang berkembang juga tidak sampai membahas teknis kenaikan stimulus fiskal Rp 2 triliun tersebut. Faktanya, imbuh Jhonny, pemerintah sendiri baru mengusulkan secara resmi stimulus fiskal di APBN 2009 pada 23 Februari. ''Jadi, pertemuan tersebut tidak ada kaitan dengan dugaan suap itu (Abdul Hadi, Red),'' tandasnya.

Dugaan keterlibatan Enggartiasto dan Jhony disebut Hadi setelah pemeriksaan. Hadi belakangan juga menyebut nama anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rama Pratama. Enggartiasto disebut Hadi dalam pemeriksaan sehingga tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Sedangkan nama Jhony dan Rama disebut ikut menghadiri pertemuan di Hotel Four Season.

Meski nama Rama terseret, KPK belum mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan ketua Senat Mahasiswa UI tersebut. Komisi hanya memberikan sedikit sinyal. ''Setiap informasi yang masuk terus kami dalami,'' jelas Juru Bicara KPK Johan Budi S.P.

Sebelumnya, Rama mengungkapkan bahwa namanya disebut terlibat dalam kasus dugaan suap itu sebagai fitnah. Menurut dia, pertemuan informal di Four Season dihadiri semua fraksi dan jajaran pemerintah. ''Saya justru mengatakan hati-hati menambah belanja karena itu bisa menambah defisit anggaran,'' tutur caleg PKS di dapil DKI II itu beberapa waktu lalu. (git/pri/agm)

Sumber: Jawa Pos, 2 April 2009