Ini bisa tumbuh terus.

Departemen Keuangan kembali menemukan 2.000 rekening baru yang tidak jelas atau liar. Rekening ini dimiliki 23 kementerian dan lembaga negara.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Keuangan Hekinus Manao menuturkan rekening itu umumnya disimpan di daerah. Itu sebabnya baru ketahuan belakangan. Berbagai dana nonbujeter kementerian dan lembaga negara diduga disimpan di rekening tersebut.

Ini baru temuan awal, hanya nomor-nomor rekening yang masuk. Belum ketahuan nilainya dan pihak-pihak yang mengirim dana ke rekening tersebut, kata Hekinus dalam acara perayaan ulang tahun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke-24 di Jakarta kemarin.

Sebagian dana di daerah itu, kata dia, merupakan dana dekonsentrasi atau dana bantuan untuk daerah. Namun, yang menjadi masalah, rekening-rekening itu tidak masuk dalam daftar rekening resmi--yang terdaftar di Departemen Keuangan. Ini bisa tumbuh terus dan akan kami tertibkan supaya aliran dana tidak keluar dari sistem.

Hekinus akan memeriksa lebih lanjut rekening-rekening tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada kementerian dan lembaga negara yang bertanggung jawab atas rekening ini. Dia menolak menyebutkan secara detail instansi tersebut. Tidak etis, karena pemeriksaan belum menyeluruh.

Dengan adanya temuan baru ini, berarti total rekening liar yang sudah ditemukan mencapai 5.195. Sebelumnya, hingga Februari 2006, telah ditemukan 3.195 rekening liar dengan nilai Rp 17,6 triliun. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 1.303 rekening senilai Rp 8,5 triliun.

Sebanyak 3.195 rekening liar tersebut, menurut Hekinus, telah diklasifikasi menjadi tujuh kelompok (lihat tabel). Sedangkan yang 2.000 rekening belum bisa dikelompokkan karena masih temuan awal. Tapi ada juga pos dari dana bujeter kementerian dan lembaga negara, kata dia.

Pemerintah, kata dia, akan terus menertibkan rekening liar tersebut. Penutupan terhadap rekening liar sebelumnya memberikan kontribusi ke penerimaan negara hingga Rp 5,5 triliun.

Menurut dia, adanya rekening liar ini menyebabkan laporan keuangan pemerintah pusat selalu dinilai disclaimer atau tak diberi opini oleh BPK.

Kepala BPKP Didi Widayadi mengatakan pemerintah sebaiknya melakukan pengawalan yang baik sehingga praktek-praktek penyimpangan bisa diminimalkan. Adanya rekening liar ini, kata dia, seharusnya diselidiki dengan baik konteks pemanfaatan dananya. Akuntabilitas harus ditekankan di sini sehingga pengelolaan keuangan ke depan semakin baik, ujar Didi. ANTON APRIANTO

Kelompok Rekening Liar

No Kelompok Rekening Nilai (Rp Miliar)
1 Rekening bendahara penerimaan atau pengeluaran 1.309 4
2 Rekening escrow (penampungan sementara) 5 0,301.5
3 Rekening jaminan 1.221 2.600
4 Rekening titipan pihak ketiga 173 3.500
5 Rekening sumbangan dan penerimaan lain-lain 256 2.100
6 Rekening belum klarifikasi 214 0,142.6
7 Rekening di lingkungan Departemen Keuangan yang ditutup pada tahapI 17 4.700

Sumber: Departemen Keuangan

Sumber: Koran Tempo, 31 Mei 2007