Apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunda kunjungan kenegaraannya ke China, Thailand, dan Brunei sehubungan dengan upaya penghematan menghadapi krisis bahan bakar minyak, Dewan Perwakilan Rakyat justru malah berencana akan berbondong-bondong ke luar negeri saat reses ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Badan Legislasi DPR berencana melaksanakan studi banding ke Amerika Serikat dan Perancis. Sedangkan Badan Urusan Rumah Tangga DPR akan ke Thailand dan Korea Selatan. Sementara itu, Komisi I berencana ke Australia.

Masing-masing tim terdiri dari 15 orang. Sedangkan untuk yang ke Australia sebanyak sepuluh orang. Berarti total jumlah anggota DPR yang akan pergi ke luar negeri sedikitnya 70 orang.

Informasi yang diperoleh, dana untuk keberangkatan Badan Legislasi ke AS dan Perancis serta BURT ke Thailand dan Korea Selatan diambil dari APBN. Dana untuk studi banding Badan Legislasi saja Rp 900 juta. Sementara itu, studi banding Komisi I ke Australia merupakan undangan dari Departemen Luar Negeri Australia sehingga tidak menggunakan dana APBN.

Ketua DPR Agung Laksono dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senin (11/7), mengimbau kepada seluruh anggota DPR untuk mempertimbangkan kembali rencana ke luar negeri tersebut.

Saya menghargai sikap presiden yang membatalkan kunjungan ke China, tentu itu dilakukan dalam konteks krisis BBM. Hal ini juga tentu jadi pertimbangan teman-teman yang akan ke luar negeri, kecuali yang sudah terikat. Namun, ini semua diserahkan kepada komisi-komisi, ucapnya menjawab pertanyaan wartawan.

Meski demikian, Agung hanya mengetahui keberangkatan Badan Legislasi dan BURT. Sedangkan rencana Komisi I ke Australia, dia belum mengetahuinya.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Djoko Susilo, menilai studi banding DPR ke luar negeri momentumnya tidak tepat, terutama bila menggunakan dana rakyat, yaitu dana APBN.

Saya mendapat laporan, parlemen di AS dan Perancis juga baru reses. Jadi, lebih baik diatur kembali. BURT juga ngapain ke luar negeri, apa mereka akan membandingkan rumah anggota DPR di Indonesia dengan parlemen di sana, ucapnya. (SUT)

Sumber: Kompas, 12 Juli 2005