Selama delapan bulan pertama masa kerjanya, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dinilai cenderung lebih bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri atau partai politik dibandingkan rakyat. Sensitivitas mereka terhadap rakyat juga rendah.

Demikian penilaian Roy Salam dari Indonesia Budget Centre di Jakarta, Selasa (29/6). Fenomena itu, antara lain, terlihat dari kengototan anggota DPR membangun gedung baru bagi kantor mereka senilai Rp 1,6 triliun.

Untuk pembangunan gedung berlantai 37 itu, pada 2010 disiapkan anggaran Rp 250 miliar. Tahun 2011 diharapkan ada anggaran Rp 800 miliar dan sisanya sebesar Rp 550 miliar ditargetkan keluar pada 2012.

Roy amat memprihatinkan sikap DPR itu karena gedung yang sekarang dipakai masih layak. Rencana itu juga sempat dihiasi informasi tak benar jika gedung yang sekarang dipakai berbahaya karena miring tujuh derajat.

”Mengapa DPR lebih mementingkan pembangunan gedung baru ketimbang sekolah, fasilitas kesehatan, atau posyandu untuk masyarakat? Padahal, fasilitas dan gaji anggota DPR saat ini lebih dari cukup. Fenomena ini hanya menunjukkan DPR tidak pernah puas untuk menambah kenikmatan bagi dirinya sendiri,” ungkap Roy.

Yuna Farhan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menuturkan, yang lebih ironis, rencana seperti pembangunan gedung baru itu tidak diiringi dengan peningkatan kinerja DPR. Buktinya, di bidang legislasi, dari 70 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional 2010, hingga sekarang belum ada satu pun yang disahkan.

Kinerja DPR di bidang anggaran, menurut Yuna, justru banyak dipakai untuk menekan pemerintah guna menjaga kekuasaan politik dan kenikmatan mereka. Ini, misalnya, terlihat dari usulan tentang dana aspirasi atau pembangunan berdasarkan daerah pemilihan senilai Rp 15 miliar untuk setiap anggota DPR.

”Usulan anggaran untuk badan urusan rumah tangga (BURT) pada 2011 juga menjadi Rp 3,3 triliun. Padahal, tahun 2010 kurang dari Rp 2 triliun,” ujar Yuna.

Sebaliknya, M Toha, anggota BURT DPR, mengatakan, kenaikan anggaran BURT tahun 2011 itu, antara lain, karena adanya anggaran pembangunan gedung DPR senilai Rp 800 miliar. ”Jika dibandingkan dengan nilai APBN yang lebih dari Rp 1.000 triliun, anggaran untuk BURT itu masih amat kecil,” tuturnya.

Namun, Toha mengakui, kinerja DPR saat ini memang masih belum seperti yang diharapkan. Dengan demikian, perbaikan itu masih terus dilakukan, termasuk dengan menyusun rencana strategis.

Untuk mendapatkan masukan bagi perbaikan DPR, menurut Toha, BURT akan mengadakan studi banding selama satu minggu ke Jerman, Perancis, dan Maroko. Rombongan akan berangkat pada awal Juli. (NWO)
Sumber: Kompas, 30 juni 2010