Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan keputusan penjualan kapal tanker raksasa oleh PT Pertamina (Persero) ke pemerintah, karena DPR tidak bisa terlalu jauh melakukan intervensi.

Menurut Ketua DPR Akbar Tandjung, DPR telah memperoleh penjelasan tim dari Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai hasil kunjungan kerja ke Korea Selatan. Pimpinan dewan memperoleh penjelasan dari tim Komisi Energi bahwa kepemilikan tanker itu dibutuhkan untuk menjamin suplai dan pengangkutan minyak mentah di masa mendatang.

Karena itu, DPR tidak setuju kapal tanker tersebut dijual. Meskipun, kemungkinan besar rekomendasi ini tidak dapat menghentikan proses tender yang telah selesai.