Ketua DPR Agung Laksono akan memanggil para pemimpin fraksi dan pemimpin komisi yang terkait dengan rencana kenaikan pos anggaran kunjungan ke luar negeri dan kenaikan tunjangan.

Ketua DPR Agung Laksono akan memanggil para pemimpin fraksi dan pemimpin komisi yang terkait dengan rencana kenaikan pos anggaran kunjungan ke luar negeri dan kenaikan tunjangan. Pemanggilan yang rencananya dilakukan hari ini juga akan dihadiri Panitia Anggaran DPR.

Inisiatif pemimpin ini untuk menyikapi berbagai pihak yang mempertanyakan kenaikan itu, kata Agung Laksono di Jakarta kemarin.

Pemanggilan para pemimpin fraksi dan pemimpin komisi serta panitia anggaran itu untuk membahas sikap DPR menerima atau menolak rencana kenaikan anggaran. Dua rencana kenaikan anggaran ini menuai protes keras dari berbagai pihak karena dinilai tidak memperhatikan kesulitan masyarakat.

Sekretaris Kelompok Kerja I Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Suryama Majana Sastra, menyatakan, sikap DPR sudah diserahkan kepada pemimpin DPR. Berbeda dengan badan lain, kata dia, Badan Urusan Rumah Tangga berfungsi melaporkan anggaran untuk pemimpin DPR.

Pemimpin DPR secara kolektif dapat minta Badan Urusan Rumah Tangga mengkaji kembali keputusan kenaikan anggaran sebelum 16 Agustus 2005. Tanggal itu merupakan saat penyerahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) oleh pemerintah. Setidaknya keputusan bisa diambil lewat badan musyawarah, kata Suryama.

Selain itu, kata Suryama, DPR bisa mengkaji ulang saat pemerintah membahas RAPBN bersama panitia anggaran pada 16 Agustus sampai 30 September mendatang.

Suryama mengatakan, perbaikan keuangan negara lebih baik dilakukan saat pembahasan di tingkat pengajuan sebuah kebijakan dan perencanaan. Lewat cara itu, kata dia, akan diperoleh mekanisme pengaturan anggaran secara tepat. DPR sekaligus bisa mengontrol rencana keuangan pemerintah dalam RAPBN tersebut. PURWANTO | YULIAWATI

Sumber: Koran Tempo, 15 Juli 2005