Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mau sendiri dituduh memboroskan uang negara dengan berjalan-jalan ke luar negeri. Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Susilo menilai, pemborosan lebih besar justru terjadi di eksekutif.

Hari Rabu (13/7) kemarin Djoko Susilo mengatakan, pemborosan lebih besar bukan terjadi di pihak legislatif, melainkan di eksekutif. Rombongan presiden itu kalau ke luar negeri bisa 75 orang. Presiden Singapura itu kalau ke luar negeri hanya didampingi lima orang staf, tandasnya.

Ia mengharapkan kepada presiden untuk mengimbau seluruh pejabat negara, termasuk DPR, untuk tidak lagi menggunakan pesawat kelas bisnis, tetapi cukup kelas ekonomi. Saya pernah satu pesawat dengan seorang duta besar dari Washington ke Jakarta. Ternyata, dia juga pakai kelas ekonomi, paparnya.

Anggota Komisi I yang membidangi luar negeri ini memperlihatkan pemborosan anggaran terjadi di eksekutif, dengan banyaknya penempatan atase-atase dari berbagai departemen di luar negeri. Dia menilai hal ini pemborosan karena sesungguhnya pekerjaan itu masih ada yang bisa dijalankan oleh Kedutaan Besar RI di negara bersangkutan.

Data yang diperoleh Djoko dari Departemen Luar Negeri menunjukkan, diplomat RI di luar negeri berjumlah 673 pejabat. Sedangkan atase teknis berjumlah 137 orang, atase pertahanan dan staf atase pertahanan 63 orang. Ada juga atase imigrasi, 23 orang; Polri perwakilan RI 9 orang; atase pertanian 4 orang; atase perdagangan 24 negara; konsulat 1 orang; Indonesia Trade Promotion Center 6 orang; Dubes WTO 1 orang; Dubes WHO 1 orang, dan Dubes Unesco 1 orang.

Sekarang ini, Imigrasi malah mengusulkan untuk menambah delapan lagi. Polri juga minta tambahan 20 pos. Departemen Kelautan dan Perikanan juga minta 15 pos. Ini kan pemborosan, karena gaji ditambah fasilitas perkantoran untuk satu atase itu rata-rata menghabiskan 25.000 dollar AS per bulan,” papar Djoko.

Agung bereaksi
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono kepada wartawan kemarin mengatakan, kepergian anggota DPR ke luar negeri akan dibatasi. Ini sebagai tanggapan atas derasnya kritik masyarakat terhadap rencana studi banding 60 anggota Badan Legislasi dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR ke Amerika, Perancis, Thailand, dan Korea Selatan pada saat reses ini.

Katanya, perjalanan dinas ke luar negeri akan diutamakan program-program, seperti International Parliament Union (IPU), Asian International Parliament Organization (AIPO), atau kegiatan kerja sama bilateral. ”Kalau kunjungan muhibah, saya kira akan kita kurangi, termasuk studi banding,” tandas Agung.

Selama ini anggaran kita memang terbatas, ajak wartawan pun tidak mungkin, beda dengan eksekutif, tambah Agung.

Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring yang didampingi Sekretaris Jenderal PKS Annis Matta kepada wartawan di Jakarta kemarin menyatakan, pihaknya menolak rencana kenaikan gaji anggota DPR dan melarang seluruh anggota fraksinya melakukan kunjungan ke luar negeri.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Soekartono Hadiwarsito kemarin juga menginstruksikan, seluruh kadernya di DPR tidak mengikuti kunjungan kerja ke luar negeri pada masa reses saat ini.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Trimedya Panjaitan mengingatkan agar fraksi-fraksi yang melarang anggotanya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri tidak menjadikan isu ini sebagai bahan menaikkan citra partai